Pidie Jaya tetapkan peralihan tanggap darurat bencana selama 44 hari

Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh menetapkan peralihan masa penanganan bencana banjir susulan masa tanggap darurat ke masa transisi darurat pemulihan pascabencana selama 44 hari.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Rabu, mengatakan masa transisi darurat pemulihan pascabencana banjir susulan berlangsung sejak 18 November 2026 hingga 31 Desember 2026.

“Penetapan peralihan tanggap darurat ke masa transisi ini diputuskan bersama dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya, ” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Pidie Jaya menetapkan status tanggap darurat bencana selama dua pekan atau 14 hari menyusul sebanyak 22 gampong atau desa di kabupaten tersebut terdampak banjir awal November 2026.

Penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta rekomendasi instansi teknis terkait. Penetapan status tersebut diputuskan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi pada Kamis (5/11) malam.

Bacaan Lainnya

Sebanyak 22 gampong atau desa tersebar di lima kecamatan di Kabupaten terendam banjir awal November 2026. Banjir tersebut menyebabkan 762 warga terdampak.

Selain itu, tiga titik tanggul yang membutuhkan penanganan, fasilitas umum juga ikut terdampak, serta gangguan pelayanan air bersih PDAM di wilayah Kecamatan Panteraja.

Bupati mengatakan peralihan status tersebut dilakukan setelah berakhirnya masa tanggap darurat pada 17 November 2026. Dan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah daerah memastikan penanganan dampak banjir tidak terhenti, tetapi berlanjut secara terencana menuju pemulihan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Memasuki masa transisi, fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, penilaian kerusakan, perbaikan darurat infrastruktur publik, pembersihan lingkungan, pemulihan aktivitas sosial ekonomi, serta pelayanan kesehatan,” katanya.

Sibral Malasyi menyebutkan evaluasi masa tanggap darurat menjadi dasar dalam menentukan prioritas tersebut, dengan memperhatikan kondisi nyata di wilayah terdampak.

Pemkab Pidie Jaya, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.

Sejumlah program strategis telah berjalan, termasuk dua paket pembangunan pengendalian banjir Krueng (sungai) Meureudu dan Krueng Ulim.

Kemudian, pembangunan 110 unit hunian tetap, pembangunan Jembatan Krueng Meureudu dan jembatan gantung di Gampong Geunteng, serta lainnya.

“Langkah ini menjadi bagian dari kesinambungan penanganan bencana, dari respons darurat menuju pemulihan yang lebih permanen,” kata Sibral Malasyi.

Bupati Pidie Jaya menegaskan peralihan dari masa tanggap darurat ke masa transisi pemulihan bukan berarti seluruh persoalan bencana telah selesai.

Sebaliknya, fase ini merupakan tahapan penting memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, kerusakan tertangani, dan program pemulihan dipersiapkan secara matang sebelum memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami berharap masa transisi selama 44 hari dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana,” kata Sibral Malasyi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *