BKKBN Aceh Perkuat Tata Kelola Alokon Daerah

Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Aceh memperkuat sistem tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) melalui Diskusi Partisipatif Penguatan Tata Kelola Alokon Tingkat Provinsi Tahun 2026 di Azana Oasis Hotel Banda Aceh.

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok Alokon, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi, pencatatan hingga pelaporan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh, Ihya, S.E., M.M., saat membuka kegiatan menegaskan, ketersediaan Alokon harus didukung sistem tata kelola yang baik. Perencanaan kebutuhan, distribusi, serta dukungan anggaran perlu diperhitungkan secara cermat agar pengelolaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan Alokon serta memastikan adanya tindak lanjut.

Penanggung jawab Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA), Refa Alaydrus, S.Farm., Apt., menjelaskan, diskusi tersebut menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan Alokon di Aceh, khususnya terkait pencatatan dan pelaporan, penyimpanan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta penanganan Alokon yang rusak dan kedaluwarsa.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Ketua Tim Kerja KBKR, Cut Liza Febtya, menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan Alokon dengan jenis, jumlah, mutu, dan waktu yang tepat hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas kebijakan dan regulasi pengelolaan Alokon yang mengacu pada Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023, termasuk optimalisasi penggunaan SIRIKA.

Materi lainnya disampaikan Zulfikar, S.E., dari Tim Kerja Umum, Humas, dan Protokol mengenai tata kelola serta mekanisme hibah Alokon dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, seluruh transaksi persediaan harus dicatat melalui aplikasi SAKTI untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari sisi pengelolaan logistik kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Eva Susanti, S.Si., Apt., memaparkan tujuh tahapan pengelolaan obat dan alat kesehatan, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan dan pemeriksaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.

Seluruh tahapan tersebut harus menerapkan prinsip 5 Tepat, yakni tepat jumlah, tepat jenis, kondisi baik, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Diskusi juga mengidentifikasi sejumlah kendala di daerah, mulai dari mekanisme serah terima Alokon, kelengkapan administrasi, pencatatan stok, hingga pemusnahan Alokon kedaluwarsa. Perwakilan Dinas Kesehatan dan Puskesmas turut menyoroti perlunya kejelasan regulasi, penguatan koordinasi antara OPD KB dan Dinas Kesehatan, serta dukungan anggaran untuk proses pemusnahan.

Dari hasil diskusi, dirumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya perencanaan kebutuhan berbasis data dan pola pemakaian, standardisasi penyimpanan dengan prinsip FEFO dan FIFO, penertiban distribusi serta administrasi hibah Barang Milik Negara (BMN), optimalisasi SIRIKA dan SIGA, penanganan stok yang mendekati masa kedaluwarsa, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan sumber daya manusia kefarmasian.

Menutup kegiatan, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, S.K.M., M.Kes., menegaskan bahwa penguatan tata kelola Alokon membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran informasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang jelas serta terukur.

Melalui penguatan tata kelola rantai pasok Alokon, BKKBN Aceh berharap dapat mencegah terjadinya kelebihan maupun kekosongan stok, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *