Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025–2029, Rabu, 9 Juli 2025. Acara ini menjadi momen penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus menjaring masukan strategis dari berbagai pihak.
Musrenbang yang berlangsung di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Komplek Balai Kota Banda Aceh ini, dihadiri oleh Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda plus, jajaran OPD, instansi vertikal, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, perwakilan media, pemuda, perempuan, forum anak, lembaga swadaya masyarakat, dan penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya penyusunan RPJM sebagai pedoman strategis dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Ia menyebut bahwa awal kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah akan ditandai dengan penyusunan dokumen RPJM sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan.
Adapun visi pembangunan Kota Banda Aceh 2025–2029 adalah “Banda Aceh Kota Kolaborasi”, yang diterjemahkan dalam tujuh misi pembangunan, yakni:
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif;
Memperkuat kemitraan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah;
Memanfaatkan potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota;
Meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya;
Memberdayakan generasi muda dan memajukan olahraga;
Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Illiza menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Banda Aceh ke depan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. “Visi dan misi kami ini pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Banda Aceh dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder,” ujarnya.
Wali Kota juga menyampaikan empat klaster program pembangunan Kota Banda Aceh:
Program Prioritas: pencapaian visi-misi dan janji kampanye;
Program Legacy: pembangunan berdampak jangka panjang;
Program Produktif: mendongkrak ekonomi dan PAD;
Program Kekhususan/Keistimewaan: peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan penguatan kearifan lokal.
Illiza juga menegaskan pentingnya sinkronisasi RPJM kota dengan kebijakan nasional (Asta Cita Presiden Prabowo) dan arah pembangunan Provinsi Aceh.
Ia meminta seluruh Kepala OPD untuk aktif dalam proses penyusunan dan menyiapkan data secara berkualitas agar Renstra OPD dan dokumen RPJM Kota Banda Aceh dapat selesai tepat waktu dan berkualitas.
Musrenbang ini juga menghadirkan pemaparan dari Pj. Sekda Kota Banda Aceh, Jalaluddin, terkait rancangan RPJM, dan paparan Fungsional Perencana Madya Bappeda Aceh, Cut Triana Dewi, mengenai sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, dengan moderator Prof. Abd. Jamal selaku tenaga ahli RPJM.
Salah satu masukan strategis datang dari akademisi USK, Prof. Cut Dewi, yang menyoroti pentingnya penataan kawasan strategis kota yang memiliki nilai historis, seperti Taman Sari, Taman Putroe Phang, Peunayong, dan kawasan lainnya. Ia menyarankan agar penataan dilakukan secara serius agar mampu memperkuat karakter Banda Aceh sebagai Kota Heritage dan Green City, yang berdampak positif terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata.
“Kami yakin di bawah kepemimpinan Ibu Illiza, penataan kawasan ini bisa diwujudkan dan menjadi legacy untuk generasi mendatang,” pungkas Prof Cut Dewi.
