SIMEULUE | Bidikindonesia.com-Pembangunan sewakeloalah di wilayah Kabupaten Simeulue kini menjadi sorotan dan harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Program pembangunan yang langsung bersumber dari kementerian, khususnya untuk fasilitas pendidikan, melibatkan anggaran besar yang dinilai fantastis. Kamis(11/12/2025)
Hal itu disampaikan oleh aktivis Simeulue, Ahmad Hidayat yang akrab disapa Wak Rimba, yang menegaskan bahwa pengawasan ketat sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.
Wak Rimba juga menyoroti pembangunan sewakeloalah untuk jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Simeulue. Meski jumlahnya banyak dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, perhatian khusus dinilai belum maksimal.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Simeulue harus terlibat aktif dalam memantau setiap titik pembangunan agar anggaran besar yang dialokasikan tidak menjadi celah bagi pihak tertentu untuk bermain apa lagi ini dibawah pengawasan langsung.
Menurutnya, pembangunan sewakeloalah merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan.
Melalui Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah berupaya meningkatkan mutu fasilitas sekolah di seluruh Indonesia, termasuk Simeulue. Namun, tujuan mulia tersebut dapat terganggu jika pengawasan lemah.
Wak Rimba menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Simeulue perlu turun langsung meninjau sejumlah titik pembangunan yang sedang berlangsung.
Ia mengingatkan bahwa proyek pembangunan tidak boleh sekadar formalitas atau hanya terlihat aktif di awal, lalu terbengkalai di tengah jalan.
Transparansi harus menjadi prinsip utama agar kualitas bangunan sesuai standar dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Anggaran ini bukan angka kecil. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan celah demi keuntungan pribadi.
Masyarakat berhak mengetahui proses pembangunan dari awal hingga selesai,” tegas Wak Rimba.
Ia berharap pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, mulai dari material, pelaksanaan, hingga penyelesaian pekerjaan.
Jika ditemukan kejanggalan, ia meminta agar tindakan tegas segera dilakukan.
Pembangunan sarana pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi generasi Simeulue. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya pengawasan melekat. “Jangan biarkan pembangunan hanya menjadi proyek sesaat. Bangunannya harus berkualitas, transparan, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
