SIMEULUE | Bidikindonesia.com– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di Kabupaten Simeulue, Aceh, memasuki persoalan yang kian serius. Selama sekitar hampir sebulan terakhir, pasokan yang sulit diperoleh membuat sejumlah pelaku angkutan darat harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean demi mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitasnya. Sabtu (5/9/2026)
Bagi para sopir, persoalannya bukan sekadar panjangnya antrean. Ketidakpastian memperoleh solar telah menjadi beban operasional sekaligus berpotensi mengganggu pergerakan barang dan jasa di daerah kepulauan tersebut.
Humas Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Simeulue, Hardani, mengatakan kelangkaan Bio Solar telah menjadi keluhan yang berulang di masyarakat. Kelompok yang paling merasakan dampaknya antara lain angkutan umum, dump truck, dan kendaraan L300 serta nelayan.
“Ini kelangkaan BBM di Simeulue sudah menjadi keluhan masyarakat, terutama angkutan umum, dump truck, Nelayan dan teman-teman mobil L300,” kata Hardani, Jumat (4/9/2026).
Bukan Sekadar Antrean
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah kuota BBM yang dialokasikan ke Simeulue sudah benar-benar sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas transportasi di lapangan?
Pertanyaan itu penting karena kelangkaan disebut bukan terjadi sekali. Menurut Pria yang akrab di sapa Ketua HRD itu, persoalan serupa sudah berulang kali terjadi di Simeulue.
“Ini bukan kali ini terjadi. Sudah acap kali terjadi terkait kelangkaan BBM di Simeulue,” ujarnya.
Jika kondisi tersebut berlangsung berulang, persoalan tidak lagi cukup dilihat sebagai gangguan pasokan sesaat. Pemerintah dan regulator perlu melihatnya sebagai masalah tata kelola yang membutuhkan evaluasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penetapan kebutuhan dan kuota, mekanisme distribusi, hingga pengawasan BBM di tingkat penyalur.
*Organda Desak Pemerintah Buka Evaluasi Kuota*
Organda Simeulue mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak hanya menunggu kelangkaan mereda. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi berwenang terkait besaran kuota yang dialokasikan untuk wilayah tersebut.
Hardani juga meminta persoalan ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
“Kita berharap Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina, khususnya Pemerintah Kabupaten Simeulue, agar kuota BBM ini dapat diperhatikan agar tidak menjadi kendala terus-terusan,” kata Hardani.
Menurut dia, kepastian pasokan BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Simeulue. Terlebih, aktivitas transportasi darat menjadi salah satu penopang mobilitas masyarakat dan distribusi berbagai kebutuhan di daerah kepulauan.
*Pemerintah Perlu Menjawab*
Berulangnya kelangkaan Bio Solar semestinya menjadi momentum bagi pemerintah dan regulator untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Berapa sebenarnya kebutuhan Bio Solar Simeulue? Berapa kuota yang dialokasikan? Apakah kuota tersebut telah diperbarui berdasarkan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi? Bagaimana pola distribusinya? Dan apakah pengawasan di lapangan telah berjalan optimal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data, bukan sekadar penjelasan bahwa pasokan sedang terganggu.
Sebab, ketika antrean BBM berulang dan berlangsung dalam waktu panjang, dampaknya tidak berhenti di SPBU. Sopir kehilangan waktu kerja, biaya operasional meningkat, sementara aktivitas angkutan barang dan jasa ikut terancam terganggu.
Organda berharap pemerintah tidak menjadikan kelangkaan sebagai persoalan musiman yang baru ditangani setelah keluhan masyarakat mencuat.
*Simeulue membutuhkan kepastian, bukan antrean yang terus berulang*
Evaluasi menyeluruh terhadap kuota, distribusi, dan pengawasan Bio Solar menjadi penting untuk memastikan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar tersedia sesuai kebutuhan dan dapat disalurkan secara tepat sasaran. (RK)
