Jembatan Krueng Tukaih Pidie.
Bidik Indonesia.com. SIGLI – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Pidie, Muhammad Nur, menilai pembangunan jembatan Krueng Tukuaih tidak tepat sasaran. Hal itu dilihat dari prioritas Pemerintah Pusat harus membangun Jembatan Krueng Baroe menjadi dua jalur.
“Padahal Jembatan Krueng Baroe Pidie lebih penting dibangun, karena masih jembatan satu arah,” kata Muhammad Nur, kepada Media, Minggu (2/4/2023). Muhammad Nur menilai, Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) I Aceh tidak melihat prioritas dan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di Pidie.
Menurutnya, Jembatan Krueng Tukaih tersebut dibangun sejak tahun 1979, namun kondisi jembatan tersebut masih layak digunakan.
“Setahu saya Jembatan Krueng Tukaih tidak diperbolehkan melintasi kendaraan bertonase berat,” ujarnya.
Anggota DPRK Pidie, Muhammad Nur. Jika dilihat dari kewenangan, lanjut M Nur, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun yang menjadi persoalan ke depan, kata dia, jika jembatan Krueng Baroe rusak atau putus, maka yang disalahkan Pemkab Pidie.
“Seharusnya Balai PJN I Aceh mengusulkan pembangunan jembatan Krueng Baroe menjadi dua Jalur,” ungkap ketua DPW PNA Pidie ini.
Muhammad Nur berharap, Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) I Aceh mengusulkan dan memprioritaskan pembangunan tahun 2024 jembatan Krueng Baroe menjadi dua jalur.
“Seharusnya pemerintah pusat harus sinkron dengan pemerintah daerah dalam melihat kebutuhan pembangunan,” pungkasnya.aceh online.
