SIMEULUE | BidikIndonesia.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue tengah menghadapi krisis serius. Utang yang membengkak, kelangkaan obat, serta dugaan penyimpangan anggaran memicu polemik di tengah masyarakat, Rabu (13/03/2025).
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengadaan obat justru digunakan untuk membeli barang non-prioritas, seperti lemari pembeku mayat dan alat lainnya senilai miliaran rupiah.
Data yang dihimpun menunjukkan utang RSUD Simeulue melonjak drastis dari Rp5 miliar pada Oktober 2024 menjadi Rp16 miliar hanya dalam beberapa bulan. Sementara itu, rumah sakit terus menerima pencairan dana dari klaim BPJS.
Kemudian, pembayaran kepada distributor farmasi macet sejak November 2024. Akibatnya, suplai obat terhenti, dan pasien kesulitan mendapatkan layanan medis yang layak.
Ketua Komisi I DPRK Simeulue, Rita Diana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen rumah sakit, menyoroti ketidakwajaran penggunaan anggaran.
Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit khusus terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit.
Dugaan Penyimpangan dan Kebijakan yang Kontroversial
Selain persoalan utang dan krisis obat, kebijakan pergantian Plt Direktur RSUD dalam waktu singkat juga menimbulkan kecurigaan. Seorang sumber internal menyebut bahwa setiap kali muncul sorotan publik terkait pengadaan barang non-prioritas, pimpinan rumah sakit diganti dengan alasan pemeriksaan.
“Setiap kali isu ini mencuat, Plt Direktur selalu diganti. Ini sangat mencurigakan dan seolah ada upaya menutupi sesuatu,” ujar sumber yang enggan disebut namanya.
DPRK Simeulue juga menyoroti keterlambatan pembayaran jasa medis bagi tenaga kesehatan. Padahal, insentif tersebut sangat dinantikan, terutama menjelang Ramadan.
Desakan Masyarakat dan Upaya Transparansi
Masyarakat Simeulue semakin lantang menuntut kejelasan. Mereka mendesak BPK RI untuk segera turun tangan mengaudit dugaan penyalahgunaan anggaran di RSUD Simeulue.
“Kami ingin transparansi! Jika memang ada penyimpangan, harus ada sanksi tegas bagi mereka yang bertanggung jawab,” ujar salah seorang warga.
Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk mengungkap fakta di balik berbagai kejanggalan itu. Kepercayaan terhadap layanan kesehatan di Simeulue sedang dipertaruhkan.
Akankah ada tindakan tegas atau kasus ini justru akan berakhir tanpa kejelasan?. (R)
