Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.
Hal itu ia sampaikan dalam acara “Penyuluhan Hukum Pencegahan Korupsi” yang digelar Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Balai Kota.
Kegiatan bertema “Bersama Cegah Korupsi Wujudkan Indonesia Maju” ini turut dihadiri Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejagung RI Ismaya Hera Wardanie, Asintel Kejati Aceh Mukhzan, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Ketua DPRK Irwansyah, Kajari Banda Aceh Suhendri, unsur Forkopimda, Pj Sekda Jalaluddin, serta para kepala OPD.
“Kami sangat mengapresiasi pemilihan Banda Aceh sebagai lokasi penyuluhan ini. Ini menjadi wujud nyata komitmen kita bersama dalam membangun kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di kalangan birokrasi dan masyarakat,” ujar Illiza.
Wali kota perempuan pertama di Banda Aceh itu menyebut kegiatan ini selaras dengan visi Banda Aceh Kolaborasi, khususnya pada misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.
“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi semangat utama kami dalam menerapkan prinsip good governance, clean governance, dan smart governance. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kita gaungkan,” tambahnya.
Illiza juga mengucapkan terima kasih kepada Kejagung RI, Kejati Aceh, dan Kejari Banda Aceh atas pendampingan dan pembinaan yang selama ini diberikan terhadap jajaran Pemko Banda Aceh.
“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, maju, dan bermartabat,” katanya.
Sementara itu, Ismaya Hera Wardanie dari Kejagung RI dalam paparannya menekankan pentingnya literasi hukum, terutama dalam memahami bentuk dan modus tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pemilihan Banda Aceh sebagai lokasi penyuluhan karena dinilai konsisten menunjukkan perhatian terhadap isu-isu hukum dan pemberantasan korupsi.
