BANDA ACEH – Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Taufiq, mengatakan perkara korupsi di Aceh tertinggi jika dibandingkan dengan kekerasan dan kriminalitas. Baik se-Sumatera maupun skala nasional. “Aceh bekas konflik, orang berpikir tidak aman.
Ternyata tingkat kejahatan dan kekerasan senjata api dan senjata tajam paling rendah,” kata Taufiq pada seminar bertajuk ‘Aceh Economic Updates 2024, Titik Balik Ekonomi Aceh’ yang diselenggarakan di Landmark BSI Aceh, Kamis, 22 Agustus 2024.
Namun sebaliknya, Taufik menyebutkan jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2012 hingga 2022. Korupsi di Aceh tertinggi di atas rata-rata baik Sumatra maupun nasional.
Dia menyoroti investasi di Aceh masih tergolong rendah. Penanaman modal asing di provinsi berjulukan serambi mekkah berada pada posisi ketiga terendah di Sumatera. Baca Juga Angka Kriminalitas di Aceh Besar Turun sepanjang 2023 “Sementara penanaman modal dalam negeri, menempatkan Aceh pada posisi kelima dari provinsi-provinsi Sumatera,” ujarnya.
Ia menambahkan ekspor dari Aceh juga mengalami kendala. Pada 2024, Aceh menempati posisi kedua terendah di Sumatera bidang ekspor
“Faktor utama menyebabkan rendahnya performa ini, termasuk tingginya biaya ekonomi atau high-cost economy. Disebabkan oleh berbagai pungutan liar yang seringkali lebih besar dari pada pungutan resmi,” imbuhnya.
Struktur ekonomi Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian. Jauh di atas provinsi lain di Sumatera, dan tertinggal dibandingkan dengan provinsi wilayah Pulau Jawa. Sektor pengolahan hanya menyumbang 4,6 persen dari ekonomi.
Menariknya, kontribusi sektor pemerintahan di Aceh cukup besar, mencapai 8,6 persen, jauh di atas provinsi lain. Meskipun belanja modal per kapita di Aceh tertinggi, namun kualitas infrastruktur terutama jalan seringkali buruk.
Taufiq menyarankan Pemerintah Aceh, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi kemasyarakatan di sekitar pelabuhan, para pengusaha, dan Forkopimda perlu melakukan musyawarah untuk menetapkan tarif atau biaya bongkar-muat pelabuhan di Aceh yang tunggal, jelas, serta dikelola oleh satu pintu, tanpa adanya tambahan biaya lainnya.
Kemudian, sektor perbankan menyediakan pelayanan transaksi nasional dan internasional yang kualitasnya setara dengan disediakan oleh sektor perbankan di luar Aceh.
“Pemerintah Aceh, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,bersama dan pemangku kepentingan lain, perlu meningkatkan pengawasan, dan pemberantasan korupsi,”pungkasnya. (BT)
