Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Cakupan imunisasi anak di Aceh pada tahun 2026 masih tergolong rendah. Dinas Kesehatan Aceh mencatat, hingga triwulan pertama tahun ini, capaian imunisasi lengkap baru menyentuh sekitar 2 persen, menempatkan Aceh di peringkat 37 dari 38 provinsi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, dalam kegiatan Penguatan Peran Media dalam Peningkatan Cakupan Imunisasi di Aceh yang digelar di Banda Aceh, Jumat 17 April 2026. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Kesehatan Aceh, UNICEF Indonesia, dan Yayasan SEHAI, serta diikuti oleh jurnalis dari berbagai organisasi pers.
“Kalau secara nasional Januari sampai Maret, kita baru 1,9 persen. Artinya, baru sekitar 2 persen bayi di Aceh yang mendapat imunisasi lengkap. Ini membuat Aceh berada di posisi ke-37 secara nasional,” ujar dr. Iman.
Ia menjelaskan, capaian imunisasi yang relatif lebih tinggi terdapat di beberapa daerah seperti Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Langsa. Sementara daerah dengan cakupan rendah antara lain Pidie, Aceh Jaya, Sabang, dan Bireuen.
Menurut dr. Iman, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan ketidakmauan orang tua. Kekhawatiran terhadap efek samping imunisasi serta kurangnya pemahaman manfaat vaksin menjadi penyebab utama. “Banyak orang tua khawatir akan dampak setelah imunisasi, padahal mereka belum memahami manfaat besarnya. Bahkan ada yang memang menolak tanpa alasan jelas,” katanya.
Dinas Kesehatan Aceh juga mencatat, pada tahun 2025 terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kasus campak, yang mayoritas diderita oleh anak-anak tanpa imunisasi lengkap.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah terus didorong berperan aktif dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Dukungan pemerintah daerah dinilai berpengaruh signifikan, seperti yang terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara yang menunjukkan capaian lebih baik.
Sementara itu, Health Officer UNICEF Perwakilan Aceh, dr. Dita Ramadonna, mengungkapkan masih adanya kebingungan dan miskomunikasi di tingkat keluarga terkait imunisasi anak.
“Ada yang bilang tidak diizinkan ayah, tapi saat ditanya ayahnya justru tidak tahu soal imunisasi. Ini menunjukkan adanya saling lempar tanggung jawab, padahal kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
“Bahkan kita pernah menanyakan langsung kepada orang tua kenapa tidak imunisasi, alasannya tidak ada alasan. Itu ada kita temukan seperti itu. nah hal-hal yang seperti ini harus mendapat pemahaman lebih bahwa imunisasi itu sangat penting bagi kesehatan anak,” sambung Dita.
Di sisi lain, Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Aceh, dr. Aslinar, Sp.A., M.Biomed menilai kurangnya informasi yang utuh kepada masyarakat turut memengaruhi rendahnya minat imunisasi. Ia mencontohkan pemahaman tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang kerap disalahartikan.
“Gejala seperti demam setelah imunisasi itu hal yang wajar, namun sering tidak dijelaskan secara baik kepada orang tua. Akibatnya, muncul kekhawatiran berlebihan. Nah ini yang tidak mendapat informasi yang sebenarnya dari nakes seperti di puskesmas, kita tidak tahu apakah beban kerja temen-teman nakes di puskesmas itu sudah terlalu banyak, sehingga hal ini kadang tidak sampai kepada masyarakat,. Nah kedepan seharusnya masyarakat perlu diberikan pemahaman seperti ini, sehingga minat melakukan imunsasi meningkat,” kata dr. Aslinar.
