SIMEULUE | Bidikindonesia.com— Keberadaan buaya muara (Crocodylus porosus) di wilayah Desa Sembilan, Kabupaten Simeulue, semakin mengkhawatirkan. Puluhan ekor buaya yang sebelumnya dilaporkan berada di kawasan hulu sungai, kini dilaporkan berpindah ke wilayah hilir hingga mendekati kawasan pesisir pantai. Perpindahan ini diduga dipicu oleh terganggunya ekosistem alami di sepanjang alur sungai. Senin (9/2/2026).
Masuknya buaya muara ke wilayah hilir dan pesisir dinilai berbahaya karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat, khususnya nelayan yang setiap hari melaut dan beraktivitas di sekitar muara sungai. Kondisi tersebut meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar, yang berisiko mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu mata pencaharian warga pesisir.
Sejumlah warga Desa Sembilan mengaku kerap melihat kemunculan buaya di sekitar jalur perahu nelayan dan lokasi yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat. Situasi ini menimbulkan rasa cemas dan ketakutan, terutama bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada perairan sekitar muara sungai.
Warga menduga perpindahan buaya muara tidak terlepas dari kerusakan ekosistem di kawasan hulu sungai. Rusaknya habitat alami, berkurangnya vegetasi mangrove, serta perubahan kondisi lingkungan perairan disinyalir mendorong buaya keluar dari habitat aslinya dan memasuki wilayah yang berdekatan dengan permukiman serta aktivitas manusia.
Selain mengancam keselamatan, keberadaan buaya muara di wilayah pesisir juga dikhawatirkan berdampak pada aktivitas nelayan. Rasa takut yang berkepanjangan berpotensi membatasi ruang gerak nelayan, menurunkan intensitas melaut, dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan serta ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat meminta perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simeulue dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.
“Langkah yang mendesak antara lain pemetaan zona rawan buaya di sepanjang alur sungai hingga pesisir, pemasangan papan peringatan di titik-titik rawan, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada nelayan dan warga pesisir terkait potensi bahaya dan upaya pencegahan,” ujar seorang warga Desa Sembilan yang enggan disebut namanya.
Selain itu, masyarakat juga menilai pentingnya koordinasi pemerintah daerah dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta instansi terkait guna penanganan lebih lanjut, termasuk pengawasan intensif dan kemungkinan relokasi buaya muara apabila dinilai membahayakan keselamatan publik. Upaya pemulihan ekosistem sungai dan kawasan mangrove sebagai habitat alami satwa juga dianggap penting untuk meminimalkan konflik serupa di masa mendatang.
Konflik antara manusia dan buaya muara bukan semata persoalan konservasi, tetapi juga menyangkut keselamatan publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah diharapkan tidak menunggu terjadinya korban jiwa sebelum mengambil langkah tegas, terencana, dan berkelanjutan.
Keselamatan nelayan dan warga Desa Sembilan, serta masyarakat Simeulue secara umum, diharapkan dapat menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa liar di Kabupaten Simeulue.
