Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Konser Panggung Sumpah Pemuda yang dimeriahkan Slank, D’Masiv di lapangan Panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, malam ini gagal, pasalnya arena digembok Dispora Aceh gegera uang sewa mencapai Rp700 juta.
“Tarif itu jauh lebih mahal dari stadion utama atau GOR. Untuk event berbayar seperti kami, biaya normal di stadion utama hanya sekitar Rp 8 juta per malam,” kata Panitia Bidang Keamanan, Hafidh dalam jumpai pers, di Banda Aceh, Sabtu.
Acara berskala nasional ini yang digagas oleh PT. Erol Perkasa Mandiri, bekerja sama dengan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika), Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. Kegiatan ini, rencananya juga diisi dengan dengan shalat berjamaah dan doa dengan menghadirkan ustadz dari nasional, serta edukasi atau kampanye tentang pencegahan narkoba.
Penundaan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya pernah gagal pada Agustus 2025 dalam rangka memperingati hari kemerdekaan atau HUT ke 80 RI.
Hafidh menjelaskan, tarif sewa lapangan panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa itu ditetapkan mengacu pada Qanun Retribusi tanah kosong, bukan standar venue olahraga lain di kompleks tersebut.
Berdasarkan hasil asesmen, kata Hafidh, dinyatakan luas lahan di sana sekitar 14.523 meter persegi dengan tarif Rp 10.000 per meter per hari, sehingga muncul angka Rp145,5 juta per hari. Dengan durasi penggunaan selama lima, total biaya mencapai sekitar Rp 700 juta. Angkat tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya sewa stadion utama hanya sekitar Rp8 juta per malam.
Sementara itu, Panitia Bidang Perizinan, Mauval mengatakan, seluruh proses administrasi dan izin kegiatan telah diurus sejak awal, termasuk dari perangkat desa hingga rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), DPMPTSP, hingga Polda Aceh.
Namun, kata dia, persoalan muncul setelah pihak Dispora menetapkan biaya retribusi sewa lapangan panahan di komplek stadion Harapan Bangsa yang dinilai terlalu tinggi.
“Tapi saat proses loading barang, kami baru diberitahu soal biaya sewa yang fantastis,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Event konsultan, Steffy Burase mengaku kecewa terhadap penundaan event ini. Padahal, terkait biaya sewa yang fantastis tersebut sudah dicarikan solusi untuk dilakukan pembayaran setelah acara selesai, tetapi juga tidak mendapat kelonggaran.
“Sebenarnya kita ada upaya memaklumi, kamu minta agar dibayarkan dibelakang. Sejujurnya kami, karena event ini 100 persen edukasi,” katanya.
Dirinya menegaskan, karena Aceh merupakan daerah syariat, sebelum memproses izin ini, pihaknya sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan ormas hingga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sehingga baru dilanjutkan pada proses perizinan lainnya.
“Kita juga sudah duduk dengan ormas, MPU kami telah menjalani itu semua. Kami selesaikan dengan ulama dulu, setelah semua sudah oke, baru kami berjalan izin lainnya,” ujarnya.
Steffy menuturkan, kegiatan ini sebenarnya juga bagian dari dakwah kepada anak muda Aceh agar tidak terjerumus atau menghindari narkotika, karena itu disiapkan sesi khusus kampanye pencegahan narkoba.
Langkah ini penting mengingat rata-rata yang terjerat narkoba itu anak muda berusia 15-35 tahun, dan Aceh merupakan jalur transit internasional narkotika. Kehadiran Slank dan D’Masiv sebenarnya hanya untuk mengundang orang datang ke acara.
“Dengan cara-cara seperti ini lah kita bisa berdakwah kepada anak-anak, ini adalah jalan yang menurut kami paling bisa diterima oleh mereka. Lalu, kami menggembar-gemborkan Slank dan D’Masiv agar semua orang datang,” katanya.
Steffy kembali menegaskan bahwa kegiatan ini tidak dibatalkan, tetapi ditunda sampai nantinya ada perkembangan terbaru. Mengingat, biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan juga cukup besar.
“Terkait event ini ditunda atau dibatalkan, kami menganggap ini ditunda, biaya dua kali gagal event itu yang kami keluarkan tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, Pemerintah Aceh berencana melakukan rapat mengenai pelaksanaan konser di Aceh.
“Jadi kami menunggu hasil keputusan, tergantung keputusan pemerintah Aceh. Kalau konser itu diperbolehkan, Insya Allah kami akan menentukan tanggal berikutnya, kami harap mendapatkan support,” demikian Steffy Burase.
