Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Asisten II Setda Aceh T Robby Irza menyatakan masyarakat kelas menengah merupakan motor konsumsi dan penggerak ekonomi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
“Ketika daya beli kelompok ini terjaga, aktivitas perdagangan, jasa, UMKM, transportasi, dan sektor produktif lainnya juga akan bergerak,” katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Ia menjelaskan, menjaga daya beli kelas menengah juga bagian menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Menurut dia, Pemerintah Aceh terus mencermati kondisi sosial ekonomi dan daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah.
“Tekanan daya beli menjadi perhatian di tengah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan, serta seiring meningkatnya permintaan daging dan telur ayam ras untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Program MBG di Aceh,” katanya.
Ia mengatakan, Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap harga dan daya beli masyarakat, mengingat inflasi Aceh pada Juli 2026 mencapai 5,38 persen dan mengalami penurunan dari bulan Juni 2026 sebesar 5,84 persen secara tahunan (yoy).
Pemerintah Aceh melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyatakan terus memperkuat pengendalian inflasi berbasis data dengan mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi dan wilayah kabupaten/kota yang mengalami tekanan harga.
Intervensi dilakukan melalui Gerakan Pasar Murah dan penguatan pasokan pangan oleh Distanbun Aceh, operasi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta subsidi ongkos angkut dan fasilitasi distribusi oleh Dinas Pangan, didukung kolaborasi dengan Bulog, Kadin Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, pemerintah kabupaten/kota.
Ia menambahkan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat Aceh.
