Anggaran Miliaran Pra-PORA Simeulue Jadi Misteri: Operator Kamera Gigit Jari!

Anggaran Miliaran Pra-PORA Simeulue Jadi Misteri: Operator Kamera Gigit Jari!

SIMEULUE|BidikIndonesia.com – Dugaan skandal anggaran Pra-Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA) di Simeulue mencuat! Di balik gemerlap pesta olahraga yang menelan dana miliaran rupiah, seorang operator kamera bernama Suhardi Madani justru gigit jari. Honornya tak kunjung dibayar, memicu tanda tanya besar tentang pengelolaan anggaran fantastis tersebut. Selasa (26/08/2025).

Pra-PORA Simeulue, yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga termasuk dayung, diguyur dana lebih dari Rp3 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Namun, ironisnya, Suhardi Madani, sang perekam momen-momen penting, malah terlupakan.

Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Suhardi mengungkapkan kekecewaannya. “Kami bekerja keras mendokumentasikan setiap detik Pra-PORA. Tapi, hingga hari ini, hak kami belum dipenuhi. Ke mana anggaran miliaran itu?” ujarnya

Video tersebut viral dan memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Publik menuntut transparansi dan kejelasan terkait aliran dana Pra-Pora. Tak sedikit yang mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi mendalam.

Nazaruddin, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Simeulue, mengakui adanya masalah tersebut. Namun, ia berkelit bahwa Suhardi bukanlah bagian dari panitia resmi. “Dia hanya teman yang kami ajak membantu. Kami sudah berikan Rp600 ribu, dan menawarkan tambahan Rp400 ribu, tapi dia menolak,” kilahnya.

Bacaan Lainnya

Nazaruddin menambahkan bahwa keputusan terkait tambahan honor berada di tangan Kepala Dinas DISPORA yang saat ini belum berada di tempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Simeulue belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menunggu dengan harap-harap cemas, menantikan jawaban atas misteri anggaran miliaran yang seolah menguap begitu saja. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia olahraga Simeulue, sekaligus ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.(RK)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *