Aceh Barat|BidikIndonesia.com – Yayasan Wahana Generasi Aceh (Wangsa) mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh untuk segera memberhentikan salah satu kadernya, MB, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.
Ketua Umum Wangsa, Jhony Howord, menegaskan bahwa partai politik tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pelaku kekerasan, terlebih terhadap anak di bawah umur. Desakan ini muncul setelah MB diketahui tengah menjalani proses hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak.
“Partai politik seharusnya menjadi pelindung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Jika terbukti bersalah, PPP wajib memecat MB sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan integritas pejabat publik,” tegas Jhony di Aceh Barat, Kamis, 24 Juli 2025.
Jhony menilai, kasus ini menjadi ujian moral dan kredibilitas PPP di mata publik, terlebih bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025.
“Jika partai tidak mampu bersikap tegas dalam kasus sejelas ini, bagaimana mungkin rakyat akan menaruh kepercayaan pada institusi politik?” lanjutnya.
Wangsa juga mengingatkan seluruh partai politik di Aceh untuk lebih selektif dalam proses rekrutmen kader, terutama bagi mereka yang akan menempati jabatan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Jhony mendorong masyarakat sipil dan elemen masyarakat lainnya untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik.
“Jika kita membiarkan kekerasan terhadap anak dibiarkan tanpa konsekuensi, kita sedang menciptakan ruang impunitas yang membahayakan masa depan generasi Aceh. Ini saatnya kita bersikap tegas,” pungkasnya.***
