Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Pemerintah Aceh menegaskan komitmen membangun sektor kelapa sawit yang bebas deforestasi, ramah lingkungan, dan memenuhi standar perdagangan global.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat membuka forum diskusi “Mengembangkan dan Melindungi Ekonomi Kelapa Sawit: Perbaikan Tata Kelola dan Rantai Pasok” di Banda Aceh.
“Kelapa sawit adalah komoditas unggulan Aceh, namun keberlanjutan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Kita harus memperkuat tata kelola, memperbaiki rantai pasok, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga sawit harus menguntungkan rakyat tanpa merusak hutan,” ujar Fadhlullah.
Acara dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan beberapa negara lain, Kementerian PPN/Bappenas, pimpinan instansi terkait, lembaga internasional, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Fadhlullah menekankan pentingnya menjaga lebih dari 3,5 juta hektare hutan Aceh, termasuk ekosistem Leuser dan Ulu Masen, yang berfungsi sebagai penyangga iklim, penyerap karbon, dan sumber air bersih.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Aceh telah meluncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045 yang menargetkan produksi tanpa deforestasi, keterlibatan petani swadaya, kemitraan multipihak, dan akses pembiayaan hijau.
Ia berharap forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membangun sektor sawit yang menguntungkan, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Keberhasilan Aceh ditentukan oleh kemauan kita berbagi pengetahuan, menyatukan visi, dan berpegang pada prinsip keberlanjutan,” tegasnya.***
