Aceh Barat|BidikIndonesia.com — Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk senantiasa membuka ruang diskusi dan menghargai kritik konstruktif dari DPRK sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Said Fadheil saat menghadiri Sidang Paripurna ke-IV DPRK Aceh Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK.
Sidang kali ini mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2024. “Kami menerima semua masukan, saran, dan pendapat yang disampaikan, termasuk yang berasal dari DPRK Aceh Barat. Sebab DPRK adalah mitra kerja utama pemerintah daerah dalam membangun Aceh Barat,” ujar Said dalam sambutannya.
Pada kesempatan itu, lima fraksi DPRK yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Aceh (PA), Fraksi Golongan Karya (Golkar), dan Fraksi Dinamis secara bergiliran menyampaikan catatan, pandangan, dan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBK.
Said menegaskan, seluruh masukan dan kritik tersebut akan menjadi catatan penting sekaligus pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah ke depan.
“Sidang Paripurna ke-IV ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh Barat,” tutup Said.***
