Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, tidak hanya meluluhlantakkan pemukiman warga, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian mereka.
Satu bulan lebih pascabencana, sebagian penyintas berupaya bangkit secara mandiri sembari menunggu bantuan pemerintah.
Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menilai langkah tersebut krusial guna memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
Ia menekankan pentingnya percepatan pemulihan yang terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar Nasir, Selasa (13/1/2025).
Nasir menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, maupun penyediaan sumber daya. Beban pemulihan tidak sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Pemerintah daerah mendorong pembagian peran, di mana unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, atau program kemitraan dari mitra pembangunan.
Koperasi dan UMKM Motor Penggerak
Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam aspek permodalan, memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.
“Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang,” tuturnya.
Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh sedang menginventarisasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026 agar program yang disusun menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” ungkapnya.
Rapat dengan Badan Usaha
Pada Senin (12/1/2025), Pemerintah Aceh menggelar rapat bersama puluhan badan usaha untuk memperkuat dukungan terhadap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
Sebanyak 95 badan usaha diundang dalam pertemuan tersebut, termasuk PT Medco, PT Mifa, dan Pegadaian.
Rapat berlangsung di Posko Tanggap Darurat Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh. Nasir memaparkan kondisi terkini pascabencana di Aceh, termasuk tingkat kerusakan dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
Nasir mengajak dunia usaha berperan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan ekonomi masyarakat terdampak hingga pembangunan hunian bagi korban. “Kami mengajak dunia usaha untuk bersama-sama pemerintah terlibat dalam proses tanggap darurat dan rehab rekon bencana hidrometeorologi ini,” katanya.
