Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) berkolaborasi dengan UNICEF Aceh dan Pemerintah Kota Sabang dalam Forum Diskusi Tematik bertajuk Kesehatan dan Sanitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung di GIS Studio Bappeda Kota Sabang selama tiga hari, 15–17 Oktober 2025.
Forum ini menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029. Tujuannya untuk memperkuat integrasi kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Kepala UNICEF Aceh yang diwakili oleh Hasnani menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan penuh UNICEF selama tiga hari pelaksanaan. “Hari pertama membahas RPJMD bidang kesehatan dan sanitasi, hari kedua membahas perlindungan perempuan dan anak, sedangkan hari ketiga berfokus pada perlindungan sosial,” ujar Hasnani.
Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi wadah evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak. “Tujuan utama kami adalah memastikan perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan anak dan kelompok rentan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasnani menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan inklusif. “Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga internasional dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya.
Forum diskusi menghadirkan narasumber dari berbagai perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang untuk sesi Kesehatan dan Sanitasi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMG & PPPA) Kota Sabang untuk tema Perlindungan Perempuan, Anak, dan Perlindungan Sosial.
Peserta kegiatan terdiri atas unsur SKPD dan Forkopimda Kota Sabang, camat dari tiga kecamatan, perwakilan kepala desa, P2TP2A Kota Sabang, serta akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Sabang.
