Tunjangan Guru di Wilayah Bencana Aceh dan Sumatera Cair Tanpa Syarat Beban Mengajar

Jakarta|BidikIndonesia.com — Pemerintah memastikan penyaluran berbagai tunjangan  bagi guru di wilayah terdampak bencana di Aceh , sumatra Utara, dan sumatra Barat telah dicairkan tanpa mensyaratkan pemenuhan beban mengajar.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesejahteraan guru di tengah kondisi darurat pascabencana.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, total dana tunjangan guru yang telah disalurkan mencapai Rp 500,89 miliar.

Dana tersebut diberikan tanpa ketentuan beban mengajar sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru di daerah terdampak.

“Aneka tunjangan guru di wilayah bencana tidak mempersyaratkan beban mengajar. Total dana tunjangan sebesar Rp 500,89 miliar dan sudah cair,” ujar Atip dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana di Sumatera, Senin (26/1/2026).

Bacaan Lainnya

Selain tunjangan reguler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyalurkan bantuan khusus kepada guru terdampak bencana.

Hingga saat ini,bantuan tersebut telah diterima oleh 16.647 guru dengan total anggaran sebesar Rp 32,9 miliar.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pascabencana (POSP) kepada sekitar 29.000 satuan pendidikan di kabupaten terdampak dengan nilai mencapai Rp 1,98 triliun.

Dalam penyalurannya, pemerintah memberikan fleksibilitas baik dari sisi persyaratan maupun penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

“Persyaratan penyaluran juga sudah diberikan fleksibilitas, termasuk penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah,” kata Atip.

Atip menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 4.859 sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, ia memastikan proses pembelajaran telah kembali berjalan sepenuhnya.

“Alhamdulillah, sampai saat ini proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen,” ujarnya.

Adapun tantangan yang masih dihadapi adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Di Aceh, sebanyak 2.966 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal karena hanya mengalami kerusakan ringan.

Namun, sekitar 82 sekolah masih menjalankan pembelajaran di tenda dan ruang kelas darurat.

Pemerintah menargetkan perbaikan sekolah-sekolah tersebut rampung pada Februari 2026.

Selain itu, terdapat 25 sekolah di Aceh yang mengalami kerusakan berat dan harus menumpang di lokasi lain.

Sekolah-sekolah tersebut direncanakan direlokasi ke lokasi yang lebih aman dengan pendanaan dari program revitalisasi tahun anggaran 2026, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, di sumatera Barat tercatat 21 sekolah masih belajar di tenda dan ruang kelas darurat, serta dua sekolah rusak berat yang berstatus menumpang.

Adapun di sumatera Utara, tidak terdapat sekolah yang berstatus menumpang.

Hingga 23 Januari 2026, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan berbagai bantuan pendidikan darurat, antara lain 30.500 paket school kit, 168 unit tenda darurat, serta pembangunan 147 ruang kelas darurat.

Selain itu, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp 12,2 miliar telah disalurkan kepada 1.339 satuan pendidikan.

Pemerintah turut mendistribusikan 147.670 buku pembelajaran serta memberikan dukungan psikososial kepada siswa di 681 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp 2,7 miliar.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *