Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Satu tahun setelah bencana ekologis melanda sejumlah wilayah di Aceh, proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak masih menyisakan persoalan. Di tengah upaya pemerintah menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi, sejumlah daerah justru kembali menghadapi bencana. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemulihan telah berjalan dan apakah pembangunan yang dilakukan mampu mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues menjadi dua wilayah yang disorot karena masih mengalami bencana berulang hingga menyebabkan masyarakat kembali harus mengungsi. Sementara itu, hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang dilaporkan turut tergenang banjir. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang masih hidup di kawasan rawan bencana.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026. Koalisi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan bahwa anggaran dan program pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan wilayah terhadap bencana susulan.
Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana, Alfian, mengatakan kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih sebagaimana gambaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang harus menghadapi dampak bencana berulang, sementara sejumlah infrastruktur yang telah dibangun kembali berpotensi mengalami kerusakan akibat kejadian serupa.
Alfian yang juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pemerintah pusat perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat dan wilayah terdampak di Aceh. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai perencanaan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
“Jangan sampai infrastruktur yang sudah selesai dibangun, ketika terjadi bencana kembali justru hancur lagi. Ini terjadi di beberapa tempat, termasuk wilayah Gayo Lues,” ujar Alfian.
Ia juga meminta Presiden Prabowo mencermati kembali laporan penanganan bencana yang disampaikan jajaran pemerintah. Menurutnya, kondisi di lapangan perlu menjadi dasar dalam mengevaluasi capaian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
“Saya pikir Presiden perlu mengkaji ulang, mencermati lagi laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya terkait dengan kondisi Aceh,” sambungnya.
Pemulihan Fisik Belum Menjawab Persoalan Ekologis
Persoalan lain yang menjadi sorotan koalisi adalah pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pembangunan fisik. Perbaikan rumah, sekolah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum memang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Namun, pembangunan tersebut dinilai belum cukup apabila faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana tidak ikut dipulihkan.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup rekonstruksi ekologis. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kawasan hutan di wilayah hulu, daerah aliran sungai, dan sempadan sungai. Penertiban aktivitas ilegal yang berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan juga harus menjadi bagian dari agenda pemulihan.
Ia menilai pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki fungsi ekosistem. Tanpa langkah tersebut, wilayah yang telah direhabilitasi berisiko tetap menghadapi ancaman bencana, sementara masyarakat harus kembali menanggung dampaknya.
“Rekonstruksi sawah, sekolah, jembatan, dan jalan itu penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu rekonstruksi ekologis. Memastikan wilayah hulu, kawasan hutan, sempadan sungai, serta melakukan upaya penertiban kegiatan ilegal,” kata Ahmad Shalihin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemulihan lingkungan bukan sekadar agenda tambahan setelah pembangunan infrastruktur selesai. Rekonstruksi ekologis justru perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi mengurangi risiko bencana. Kawasan hulu, hutan, dan sempadan sungai memiliki fungsi yang perlu dijaga agar perubahan lingkungan tidak semakin meningkatkan kerentanan wilayah.
Ahmad juga mengingatkan bahwa ancaman bencana masih berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Pidie Jaya dan Gayo Lues. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mempertimbangkan kondisi ekologis masing-masing wilayah, bukan hanya mengejar penyelesaian pembangunan fisik.
Kehilangan Tutupan Hutan dan Aktivitas Pemanfaatan Lahan
Sorotan terhadap kerusakan lingkungan turut disampaikan Musrafian dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Ia memaparkan bahwa penurunan tutupan hutan di Aceh telah mencapai lebih dari 39 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 24.372 hektare dikaitkan dengan faktor alami, sedangkan sekitar 15.230 hektare disebabkan faktor antropogenik atau aktivitas manusia.
Faktor antropogenik yang disebutkan meliputi pertambangan, pembukaan jalan, dan berbagai aktivitas pemanfaatan lahan lainnya. Data tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ilegal, tetapi juga aktivitas yang memiliki izin pemerintah.
“Penurunan tutupan hutan itu sampai hampir 40.000 hektare, lebih dari 39.000 hektare. Ada faktor alami sebesar 24.372 hektare, di samping faktor antropogenik seperti pertambangan, pembukaan jalan dan aktivitas lainnya sekitar 15.230 hektare,” jelas Musrafian.
Ia menilai pembahasan mengenai kerusakan hutan tidak seharusnya hanya diarahkan pada pembalakan liar, perambahan tanpa izin, atau pertambangan ilegal. Aktivitas pertambangan dan pembukaan kawasan yang memiliki legalitas juga perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan.
“Kerusakan hutan yang menyebabkan bencana alam bukan hanya dari tambang ilegal, perambahan hutan ilegal, tapi sekarang pertambangan yang berizin atau legal mining, dan perambahan secara legal justru lebih besar menyebabkan kerusakan,” sambungnya.
Pandangan tersebut memperluas persoalan pemulihan pascabencana dari sekadar penanganan dampak menuju evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Koalisi menilai, selama faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan tidak dievaluasi, upaya pemulihan berisiko hanya menyelesaikan dampak sementara tanpa menyentuh persoalan yang lebih mendasar.
Pemerintah Dinilai Perlu Menunjukkan Keseriusan
Dari perspektif hukum dan pemenuhan hak masyarakat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan bencana di Aceh. Ia menilai perkembangan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.
“Kita hingga saat ini juga belum melihat ada satu progres yang cukup menggembirakan, baik dari pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh juga belum mampu menyikapi persoalan ini dengan baik, seperti tidak memiliki kemampuan memegang kendali kekuasaan,” tegas Aulianda.
Menurut Aulianda, pemerintah daerah perlu memperlihatkan kemampuan dalam mengendalikan proses penanganan bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penyampaian laporan atau pernyataan mengenai capaian program, tetapi harus terlihat melalui perubahan kondisi masyarakat di lapangan.
Kritik tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya setelah bencana. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam pandangan koalisi, keberhasilan pemulihan tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang selesai diperbaiki atau besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Indikator yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, apakah sumber penghidupan mereka pulih, dan apakah wilayah tempat tinggal mereka menjadi lebih terlindungi dari ancaman bencana.
Pemerintah Paparkan Capaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Di tengah berbagai kritik masyarakat sipil, pemerintah menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Hingga 18 November 2026, sejumlah infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar dilaporkan telah kembali beroperasi, meskipun sebagian sektor masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan bahwa seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak bencana telah kembali operasional. Begitu pula 23 jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional.
Namun, ia mengingatkan bahwa status operasional tidak serta-merta menunjukkan seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai sepenuhnya.
“100 persen kembali operasional belum tentu 100 persen itu sudah teraspal rapi. Operasional artinya sudah tersambung dan dilalui,” jelas Safrizal.
Pada infrastruktur jalan daerah, dari 1.634 ruas yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Sementara itu, dari 655 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 386 unit atau sekitar 58 persen telah kembali berfungsi.
Pembangunan sejumlah jembatan darurat juga masih berlangsung untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terputus akibat bencana.
Pada sektor perumahan, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah. Dari target 49.000 unit, sebanyak 1.758 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.221 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Pemerintah menargetkan pembangunan seluruh huntap tersebut dapat diselesaikan pada 2027. Untuk mempercepat pembangunan rumah di lokasi semula atau in situ, pemerintah juga mengubah metode pelaksanaan yang sebelumnya dilakukan secara sentralistis oleh BNPB dengan melibatkan pemerintah daerah.
Di sektor pelayanan kesehatan, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi. Meski demikian, sejumlah fasilitas kesehatan masih menjalani proses rekonstruksi, termasuk rumah sakit di Aceh Tamiang.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagian lainnya masih menjalani rekonstruksi, termasuk satu sekolah yang sementara menggunakan gedung lain untuk kegiatan pembelajaran.
Pemulihan fasilitas rumah ibadah juga terus berlangsung. Dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi, sedangkan 12 lainnya masih dalam proses rekonstruksi.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mencatat 115 dari 127 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan. Pemerintah juga membangun pasar baru di kawasan Mandare, Aceh Tengah, setelah lokasi sebelumnya terdampak longsor.
Sektor pertanian turut mengalami dampak besar akibat bencana. Luas lahan pertanian terdampak mencapai 57.171 hektare yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemerintah juga melaksanakan pemulihan lahan persawahan dengan target puluhan ribu hektare, sebagian di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Adapun pada sektor kelautan dan perikanan, kerusakan tercatat meliputi sekitar 30.000 hektare lahan tambak dan 1.943 unit kapal. Bencana tersebut turut berdampak terhadap 22.077 nelayan di Aceh.
Untuk infrastruktur dasar, jaringan listrik, 196 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, serta 3.815 BTS yang terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna mendukung pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk melalui pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Berbagai capaian tersebut memperlihatkan perkembangan pemulihan di sejumlah sektor, terutama pada infrastruktur nasional dan pelayanan dasar. Namun, pekerjaan rekonstruksi masih cukup besar, khususnya pada jalan dan jembatan daerah, pembangunan hunian tetap, serta pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi masyarakat.
Delapan Poin Tuntutan Koalisi Sipil
Merespons satu tahun penanganan bencana ekologis di Aceh, Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana menyampaikan pernyataan sikap tertanggal 13 November 2026. Dokumen tersebut berisi delapan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sebagai langkah percepatan pemulihan sekaligus pencegahan bencana berulang.
Pertama, koalisi mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dipandang sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat penanganan dan percepatan pemulihan.
Kedua, Pemerintah Aceh diminta menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik apabila kapasitas pemerintah daerah tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga, Pemerintah Aceh didesak segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
Keempat, koalisi meminta percepatan pemulihan dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian. Pemulihan dinilai harus menjangkau seluruh masyarakat terdampak, bukan hanya penyelesaian pembangunan fasilitas fisik.
Kelima, pemerintah didesak melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama di kawasan hutan, daerah aliran sungai, wilayah hulu, dan kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Keenam, koalisi meminta audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Ketujuh, pemerintah diminta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
Kedelapan, koalisi mendesak keterbukaan informasi mengenai anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana. Informasi yang diminta mencakup alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, hingga sumber pembiayaan. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penggunaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan program pemulihan.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, EAKA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI.
Mengukur Keberhasilan Pemulihan dari Keselamatan Masyarakat
Satu tahun pascabencana menjadi momentum penting untuk menilai kembali arah penanganan bencana ekologis di Aceh. Di satu sisi, pemerintah memaparkan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian, dan pemulihan sektor pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat sipil masih menyoroti bencana berulang, kerusakan lingkungan, dan belum tuntasnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dua gambaran tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup hanya berdasarkan capaian fisik. Penyelesaian jalan, jembatan, huntara, maupun fasilitas umum memang menjadi indikator penting. Namun, kondisi masyarakat yang masih menghadapi banjir susulan dan ancaman bencana perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Persoalan yang disampaikan koalisi juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan program pemulihan dengan perlindungan lingkungan. Data penurunan tutupan hutan yang dipaparkan HAkA, misalnya, menjadi salah satu dasar bagi masyarakat sipil untuk meminta evaluasi aktivitas pemanfaatan lahan dan perizinan. Sementara itu, WALHI Aceh menekankan bahwa pemulihan kawasan hulu, hutan, dan sempadan sungai perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan sesuai kebutuhan daerah dan menjangkau masyarakat yang paling terdampak. Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 yang disebutkan Pemerintah Aceh akan menjadi salah satu instrumen penting dalam melanjutkan proses pemulihan. Pelaksanaannya perlu dikawal melalui koordinasi, keterbukaan anggaran, serta pengawasan terhadap hasil di lapangan.
Bagi masyarakat, keberhasilan pemulihan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak bangunan yang telah selesai diperbaiki, melainkan juga tentang kepastian tempat tinggal, pulihnya mata pencaharian, tersedianya layanan dasar, dan terjaminnya keselamatan dari ancaman bencana berikutnya.
Satu tahun setelah bencana ekologis melanda Aceh, pekerjaan pemerintah dengan demikian belum berhenti pada penyelesaian pembangunan fisik. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan menyeluruh, transparan, dan berpijak pada perlindungan lingkungan. Sebab, tujuan akhir pemulihan bukan sekadar membangun kembali apa yang telah rusak, melainkan menciptakan kondisi yang lebih aman agar masyarakat tidak terus mengalami kerugian dan penderitaan akibat bencana berulang.


