BidikIndonesia.com, Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meminta untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Aceh.
Hal itu diungkapkan Ketua SAPA, Fauzan Adami setelah menyerahkan surat ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Aceh kepada media, Selasa (2/7/2024).
Menurut Fauzan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya harus diutamakan. Tidak ada alasan Kejati Aceh tidak memproses kasus korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Kita minta Kejaksaan Tinggi Aceh memastikan tidak ada satu pun pelaku yang terlibat lolos dari jerat hukum terutama aktor utama pelaku korupsi tersebut,” ujarnya.
Lanjutnya, karena itu Kejati Aceh harus melakukan investigasi menyeluruh, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu.
Berikut isi surat yang diterima media ini dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), yang menyebut dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kasus korupsi yang prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di wilayah Aceh selama ini, sehingga merugikan masyarakat dan mempersempit ruang Lingkup pembangunan di Aceh serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menegakkan hukum, pihaknya mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Aceh segera mengusut tuntas kasus-kasus korupsi tersebut dan memproses para pelakunya secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dikatakannya, ada enam dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik selama ini, diantaranya pertama, kasus korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 senilai Rp43,3 miliar.
Kedua, kasus korupsi beasiswa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp22,3 miliar.
Ketiga, Kasus dugaan korupsi di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah senilai Rp15,7 miliar anggaran APBA Tahun 2023.
Keempat, Kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk kombatan Rp650 miliar.
Kemudian Kelima, Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat Rp172 miliar.
Keenam, kasus dugaan korupsi proyek multiyear Rp1,2 triliun.
Selanjutnya, disampaikan bahwa kasus- kasus korupsi tersebut telah menjadi perhatian publik dan memerlukan penanganan serius dan transparan agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga penegak hukum dapat terjaga.
“Kami sangat mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Aceh memastikan tidak ada satu pun pelaku yang terlibat lolos dari jerat hukum terutama aktor utama pelaku korupsi tersebut,” ujarnya, dalam isi surat tersebut.
Karena itu, pihak SAPA menegaskan bahwa Kejati Aceh harus melakukan investigasi menyeluruh, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu.
“Kejati Aceh harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik secara transparan dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada satu pun pelaku yang tidak terjerat hukum,” ungkapnya.
Pihak SAPA juga mengingatkan dan menekankan bahwa pentingnya pemberantasan korupsi di wilayah Aceh. “Saat ini kondisi Aceh tidak berada dalam keadaan yang baik dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,” katanya menambahkan.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan situasi ini adalah maraknya praktik korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu pihaknya, berharap Kejaksaan Tinggi Aceh terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas dan transparan serta tidak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi. Dan segera menindaklanjuti permohonan ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Semoga Kejati Aceh selalu diberikan kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas mulia ini.
Terakhir dalam suratnya, pihak SAPA, meminta agar pihak Kejati Aceh, memperhatikan isi surat tersebut. Pihaknya berharap kerjasama yang baik, serta mengucapkan terimakasih.
“Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih,” tutupnya.
Adapun isi surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami. Tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Insan Pers.[APJN]
