Banda Aceh | BidikIndonesia – Penetapan status dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sejak Oktober 2024, diharapkan mampu meningkatkan penempatan, perlindungan, pemberdayaan dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.
Kepala UPT Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Aceh, Siti Rolijah mengungkapkan diantara program strategis pada tahun 2025 adalah optimalisasi pelatihan vokasi untuk seluruh calon pekerja migran, dari sisi keterampilan kerja maupun bahasa asing. Hal ini mencakup sarana prasarana seperti ketersediaan balai pelatihan maupun Sumber Daya Manusia (SDM), yang mampu memotivasi serta meningkatkan keahlian dari calon pekerja.
“ Menyediakan lembaga atau balai vokasi latihan untuk seluruh calon pekerja migran, baik keterampilan atau keahlian serta penguasaan bahasa asing. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial pekerja migran dan keluarga, ini menjadi program utama kami,” jelasnya saat dihubungi RRI pada Rabu (8/1).
Edukasi hingga ke tingkat desa juga terus digiatkan untuk mengubah pola pikir masyarakat, sehingga tidak dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang menjadi calo, dengan menawarkan kemudahan proses pemberangkatan hingga penempatan kerja. Termasuk meningkatkan komitmen dalam memfasilitasi penanganan kasus hingga pemulangan pekerja migran dari luar negeri ke daerah asal.
Pihaknya mengimbau masyarakat yang memiliki minat untuk bekerja ke luar negeri, mengakses informasi dari instansi terkait sehingga tercatat atau diregistrasi dalam system pemerintah, dengan tujuan melindungi sekaligus memudahkan penyelesaian kasus jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[RRI]
