Polda Aceh sita 61,38 ton BBM bersubsidi

Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Polda Aceh dan jajaran polres serta polresta menyita bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan jumlah mencapai 61.388 liter atau 61,38 ton lebih dalam operasi penindakan dalam sebulan terakhir.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Banda Aceh, Selasa, mengatakan puluhan ribu liter bahan bakar minyak tersebut merupakan barang bukti dari 38 kasus penyalahgunaan BBM subsidi serta 45 orang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada sebanyak 61,38 ton BBM subsidi yang disita dari pengungkapan 38 kasus. Dari 38 kasus tersebut, sebanyak 45 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Kapolda mengatakan pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM tersebut tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). KRYD merupakan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, kata dia, Polda Aceh bersama polres dan polresta jajaran melaksanakan KRYD selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.

Bacaan Lainnya

“Dari kegiatan tersebut, kepolisian mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi serta menetapkan 45 orang sebagai tersangka,” katanya.

Menurut dia, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

BBM bersubsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.

“Selain menyita BBM bersubsidi, kepolisian juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah melalui UU  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancamannya, pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Kapolda mengimbau pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Serta mengajak masyarakat mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis,” kata Ruddi Setiawan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *