Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan kembali menunjukkan keberpihakan pada kemanusiaan dan keberlanjutan pendidikan di tengah kondisi pascabencana. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, menegaskan bahwa siswa dan guru yang terdampak bencana tidak diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah saat mengikuti proses belajar mengajar.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah terhadap ribuan peserta didik dan tenaga pendidik yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka setelah terdampak banjir dan bencana alam di sejumlah wilayah Aceh.
“Bagi siswa dan guru yang terdampak bencana, kami tegaskan tidak ada kewajiban memakai seragam sekolah. Yang terpenting adalah berpakaian sopan, pantas, dan tidak melanggar syariat Islam,” ujar Murtalamuddin dalam keterangannya, Senin, 29 Desember 2025.
Menurutnya, dalam situasi darurat dan pemulihan seperti saat ini, pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan atribut. Banyak keluarga kehilangan harta benda, termasuk pakaian sekolah, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Oleh sebab itu, sekolah diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis dan tidak memberatkan siswa.
Murtalamuddin juga mengingatkan pihak sekolah, kepala sekolah, serta para guru agar tidak memberikan sanksi atau teguran kepada siswa yang hadir ke sekolah tanpa seragam lengkap akibat terdampak bencana.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Jangan sampai trauma akibat bencana diperparah dengan tekanan di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa semangat utama kebijakan ini adalah memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus menjaga marwah dan nilai-nilai Aceh yang menjunjung tinggi syariat Islam.
Dinas Pendidikan Aceh, kata Murtalamuddin, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan kondisi sekolah yang rusak, kekurangan sarana, serta kebutuhan mendesak bagi siswa dan guru di wilayah terdampak. Berbagai langkah pemulihan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tengah disiapkan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Ia berharap kebijakan ini dipahami secara utuh oleh seluruh pihak dan mendapat dukungan masyarakat. Menurutnya, pendidikan Aceh hanya bisa bangkit jika dilandasi solidaritas, empati, dan semangat kebersamaan.
“Ini bukan soal seragam, ini soal kemanusiaan. Kita ingin anak-anak Aceh tetap bersekolah, tetap belajar, dan tetap memiliki harapan untuk masa depan,” pungkasnya.
Kebijakan tersebut disambut positif oleh masyarakat dan warganet, yang menilai langkah Dinas Pendidikan Aceh sebagai keputusan bijak dan berkeadilan di tengah masa sulit.(**)
