Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST (Sumber gambar: pks.id)
Banda Aceh | Bidikindonesia – Pelantikan Walikota Banda Aceh yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025 semakin dekat. Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, memastikan bahwa lembaganya siap mengakomodasi semua janji politik Walikota terpilih dalam periode pemerintahan mendatang.
Irwansyah menuturkan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh DPRK adalah memastikan seluruh janji politik Walikota terpilih dapat diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
“Semua janji politik dari Walikota terpilih harus tercantum dalam RPJMD. Setelah itu, akan kami legalisasi dan formalisasikan melalui peraturan daerah,” ujarnya.
Proses ini menjadi sangat penting karena RPJMD akan menjadi landasan bagi seluruh perencanaan pembangunan kota dalam lima tahun ke depan. Irwansyah menambahkan bahwa DPRK juga akan memastikan semua turunan dari RPJMD seperti rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK), serta program-program lainnya, mengikuti prinsip yang tercantum dalam RPJMD.
Salah satu fokus yang disebutkan oleh Irwansyah adalah terkait program pembangunan untuk anak muda, seperti creative hub yang telah dijanjikan.
“Kami akan memastikan program-program seperti creative hub untuk anak muda dapat direalisasikan dalam bentuk nyata,” tambahnya.
Selain itu, Irwansyah menegaskan bahwa DPRK juga akan bertanggung jawab untuk mengawasi dengan ketat setiap tahapan dari realisasi janji politik tersebut.
“Setelah RPJMD disusun dan resmi, kami akan memastikan implementasi berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Pelantikan Walikota Banda Aceh yang tinggal menghitung hari diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. DPRK Banda Aceh juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa seluruh proses pelantikan dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
Meskipun mengikuti regulasi nasional, DPRK Banda Aceh mengungkapkan bahwa, mereka akan tetap mengedepankan nilai-nilai tradisi Aceh dalam upacara pelantikan yang akan datang. Namun, keputusan terkait elemen budaya yang akan dihadirkan dalam acara tersebut masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan Walikota terpilih.
“Pelaksanaan pelantikan akan menjadi upacara yang khidmat dan berbudaya. Namun, keputusan terkait elemen budaya tetap perlu koordinasi dengan Walikota terpilih,” jelasnya.
Irwansyah menambahkan bahwa dalam pelaksanaan acara, DPRK juga akan mempersiapkan segala kebutuhan teknis, mulai dari sarana dan prasarana hingga pengamanan yang melibatkan kepolisian.
“Kami akan bekerja sama dengan Kapolresta dan kepolisian lainnya yang sudah berpengalaman menangani acara seremonial besar,” katanya.
Masyarakat Banda Aceh akan diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara tersebut secara langsung. Irwansyah menyebutkan bahwa layar videotron akan dipasang di halaman Gedung DPRK, sehingga masyarakat yang hadir di luar ruangan dapat tetap mengikuti jalannya pelantikan.
“Sesuai tradisi, kami juga akan mengundang sejumlah tamu penting, termasuk anggota DPR RI asal Aceh, mantan Walikota Banda Aceh, serta tokoh-tokoh ulama dan masyarakat setempat,”pungkasnya.
Meskipun jadwal pelantikan masih menunggu kepastian dan regulasi yang harus diikuti, DPRK Banda Aceh tetap optimis bahwa pelantikan Walikota Banda Aceh dapat berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Proses koordinasi lebih lanjut dengan Walikota terpilih akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan seluruh elemen budaya dan teknis acara dapat terkoordinasi dengan baik.[mia]