Kota Jantho|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyelenggarakan Upacara Peringatan Uro Lahe ke-69 Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Putoh Ngeun Meupakat, Kuat Ngeun Meuseuraya”, sebagai wujud ajakan memperkuat kebersamaan dan sinergi dalam pembangunan daerah, bertempat di Lapangan Bungoeng Jeumpa.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan rasa syukur atas bertambahnya usia penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang kini telah menginjak 69 tahun. Peringatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956.
“Di usia yang ke-69 ini, kita patut bersyukur atas berbagai capaian pembangunan Aceh Besar yang terus menunjukkan kemajuan, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, pariwisata, infrastruktur, pertanian, sosial budaya, maupun kesehatan,” ungkap pimpinan daerah dalam amanat upacara.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa momentum hari lahir daerah merupakan kesempatan untuk memperkuat kembali komitmen seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu dan melakukan percepatan pembangunan di segala sektor.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai inspirasi untuk terus berkarya. Dengan semangat persatuan serta kerja-kerja produktif, kita optimis Aceh Besar akan terus tumbuh, berkembang, dan memberikan kesejahteraan yang paripurna bagi seluruh masyarakat,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar juga mengulas kembali sejarah administratif Aceh Besar yang dahulu dikenal dengan sebutan Aceh Rayeuk, meliputi Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang. Setelah adanya regulasi, wilayah tersebut dimekarkan menjadi satu kabupaten dan dua kota. Dalam proses perpindahan pusat pemerintahan dari Banda Aceh ke Kota Jantho sejak tahun 1984, Aceh Besar meninggalkan berbagai aset sejarah, ekonomi, dan kebudayaan yang kini berada di wilayah Banda Aceh.
“Dulu kita memiliki kota yang hidup, pasar yang besar, Museum Rumoh Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, serta pusat ekonomi masyarakat. Namun regulasi dan pembentukan wilayah baru membuat seluruh aset itu kini berada di Banda Aceh,” disampaikan dalam pidato tersebut.
Kemudian, Memasuki usia ke-69, pemerintah menilai masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan, terutama terkait pembangunan rumah sakit representatif dan pembentukan pusat kota yang layak sebagai identitas kabupaten. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 450 ribu jiwa, Aceh Besar dinilai membutuhkan fasilitas publik yang lebih memadai.
“Dengan penduduk sebanyak ini, sudah semestinya Aceh Besar memiliki rumah sakit utama yang memadai serta sebuah kota yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi ekonomi, politik, pertahanan, dan layanan publik,” tegasnya.
Selain refleksi pembangunan fisik, pemerintah juga menyoroti sektor pendidikan sebagai prioritas masa depan daerah. Pemerintah menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penerapan pendidikan yang lebih humanis dan berkarakter.
“Tidak ada lagi pola pendidikan yang keras seperti masa lalu. Sekolah harus menjadi ruang aman, ramah, dan membentuk karakter positif bagi anak-anak. Guru dan kepala sekolah harus bekerja harmonis dalam mendidik generasi Aceh Besar,” ujarnya.
Terakhir, Muharram Idris mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, saling mendukung, serta berkontribusi dalam mewujudkan Aceh Besar yang maju, modern, religius, dan membanggakan.
“Semoga Aceh Besar senantiasa berkembang dan berjaya dengan perubahan positif yang terus kita upayakan. Kita berharap daerah ini menjadi hunian indah yang memberi kenyamanan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(**)
