Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
“Penyerahan dana kemanusiaan ini merupakan amanah dari masyarakat Provinsi Lampung melalui pemerintah dan bagian dari kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons bencana yang menimpa saudara kita di Aceh,” kata Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Banda Aceh.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jihan Nurlela yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh.
Adapun total bantuan kemanusiaan yang diserahkan tersebut sebesar Rp500 juta, berasal dari dua sumber, yakni Rp250 juta dari Pemprov Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung.
Jihan menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dikumpulkan melalui aksi bumbung kemanusiaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput di Lampung.
“Seluruh dana yang terkumpul disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah wujud pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” ujar Jihan.
Sementara itu, Sekda Aceh, M Nasir mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian masyarakat Lampung. Bantuan ini sangat berarti di tengah upaya pemerintah daerah melakukan pemulihan berbagai klaster terdampak.
Dalam kesempatan ini, M Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan pascabencana. Khusus terkait kondisi pengungsi, kini mulai menurun drastis, dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang kini masih bertahan di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit serta menyiagakan 530 pos kesehatan yang didukung tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia.
Khususnya di Aceh Tamiang, meskipun belum optimal akibat beratnya kerusakan infrastruktur, tetapi secara umum layanan rumah sakit daerah telah kembali operasional.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi semua pihak, kita berhasil mencegah wabah kolera. Saat ini fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, serta berbagai layanan kesehatan lain sesuai kebutuhan para pengungsi di masing-masing daerah,” ujarnya.
Sektor pendidikan, lanjut dia, pemerintah telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan sejak 5 Januari 2026, dengan mengerahkan relawan ASN untuk membersihkan sekolah-sekolah dari sisa material banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas pendidikan yang terdampak bencana,” demikian M Nasir.
