Nagan Raya | BidikIndonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, meraih penghargaan Parahita Ekapraya Tingkat Pratama yang diserahkan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta.
“Penghargaan Parahita Ekapraya dari Kementerian PPPA merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Kabupaten Nagan Raya dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2023,” kata Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas dalam keterangan diterima di Meulaboh, Jumat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rini Handayani kepada Pj Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan yang pertama bagi Kabupaten Nagan Raya dan menjadi kebanggaan tersendiri karena dari Provinsi Aceh hanya dua kabupaten/kota yang berhasil meraih penghargaan, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kota Sabang.
“Terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Nagan Raya,” ujarnya.
Menurut Fitriany, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengarusutamaan gender melalui berbagai program dan inisiatif dengan dukungan dari Kementerian PPPA.
“Untuk penguatan kapasitas PUG di Nagan Raya, kami berharap adanya dukungan anggaran dari Kementerian PPPA, baik melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik,” imbuh Pj Bupati Fitriany Farhas.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Rini Handayani, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Nagan Raya dalam mendorong kesetaraan gender.
“Penghargaan Parahita Ekapraya ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan upaya nyata yang telah dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” tutur Rini.
Sebagai informasi, penghargaan Parahita Ekapraya adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan peran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sejak tahun 2004.[Antara]
