Aceh|BidikIndonesia.com – Banjir Bandang dan longsor kembali meluluhlantakkan Aceh. Hampir seluruh wilayah provinsi terdampak. Akibat musibah ini, puluhan rumah terendam, ladang rusak, akses hidup terputus, dan ribuan warga kehilangan rasa aman dalam waktu singkat.
“Saya menyaksikan langsung di lapangan, rakyat bertahan dengan air setinggi dada, lumpur memenuhi rumah, dan tenda pengungsian yang jumlahnya jauh dari memadai. Posko pengungsian terbatas, logistik tidak merata, dan layanan dasar berjalan ala kadarnya,” kata Ketua Satgas Insan Cita Rescue HMI Aceh Nirwanda Hendriansyah, Rabu (31/12/2025).
Nirwanda menyebut, kondisi memilukan terjadi di hampir seluruh Aceh mulai dari Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Subulussalam, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Singkil.
”Ketika hampir satu provinsi tenggelam, ini bukan lagi bencana lokal. Ini adalah krisis kemanusiaan yang seharusnya memicu status darurat nasional,” katanya.
Di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekarak, penderitaan warga mencapai titik yang tidak bisa lagi ditoleransi. Listrik belum ditangani. Akibatnya, malam dilalui dalam gelap total. ”Tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada senter. Anak-anak tidur dalam ketakutan, lansia menggigil tanpa penerangan, dan aktivitas darurat dilakukan dengan meraba-raba,” ujarnya.
Lebih menyayat lagi, untuk sekadar memasak warga terpaksa membakar kayu dari puing-puing rumah mereka sendiri. Kusen, papan dinding, dan sisa atap yang hancur dijadikan bahan bakar agar dapur darurat tetap menyala.
Baca juga: 25 Mayjen TNI Dimutasi Jelang Akhir 2025, Ini Daftar Lengkapnya
Wakil Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh menyebut bencana yang melanda daerahnya hampir bertepatan dengan peringatan 21 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2004. “Aceh bukan wilayah asing bagi bencana. Justru karena itu, seharusnya Aceh menjadi contoh penanganan yang cepat, adil, dan manusiawi,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah menambah dan memperbaiki posko pengungsian yang layak, aman, dan manusiawi. Memastikan distribusi logistik berjalan cepat, merata, dan transparan tanpa manipulasi data.
Menghadirkan layanan kesehatan darurat secara menyeluruh, bukan simbolik. Selain itu, mempercepat pemulihan listrik dan infrastruktur dasar, khususnya wilayah yang masih gelap total.
