Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, saat memberikan Berbagai sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik
Banda Aceh | BidikIndonesia – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025).
Acara yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.
Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam Segalanya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan fokus pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Forum ini menjadi wadah strategi untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan sasaran provinsi,” ujar Nasir.
Pemerintah Aceh mencatat pencapaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.
“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta intervensi strategi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan mewujudkan nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.[Liputan07]
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan mensejahterakan perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026.
