Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan pemerintah telah menyetujui usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Blang Bintang, Aceh Besar.
Hal tersebut disampaikan Diana ketika menerima kunjungan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah di Kementerian Pekerjaan Umum RI.
“Pembangunan fisiknya ditargetkan dimulai awal tahun 2026,” ungkap Diana.
Proyek TPST Blang Bintang dirancang dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 350 ton per hari dengan nilai investasi mencapai Rp420 miliar.
Saat ini, sambung Diana, Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut hampir rampung dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana pembangunan akan bersumber dari pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dengan proses negosiasi dijadwalkan pada Oktober 2025 mendatang.
Untuk diketahui bersama, TPST Blang Bintang akan menerapkan teknologi pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF), yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen.
Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah di TPA Regional Blang Bintang, yang saat ini menerima sekitar 300 ton sampah per hari dari Banda Aceh dan Aceh Besar.
Kunjungan Wagub Aceh ke Kementerian PU turut mendapat pendampingan dari Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi.
Selain itu, hadir Kepala DLHK Aceh A Hanan, Wali Kota Subulussalam M Rasyid, serta Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim.
Terkait hal ini, Wagub Fadhlullah membenarkan bahwa dirinya membahas usulan pembangunan TPST Blang Bintang di Kementerian PU RI kemarin.
Pemerintah Aceh berharap dengan pembangunan TPST ini, permasalahan pengelolaan sampah regional dapat diatasi secara berkelanjutan dan modern, sekaligus mendukung program lingkungan yang lebih bersih dan sehat di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Aceh juga membahas penanganan banjir yang kerap terjadi di Subulussalam.
“Kami juga menyampaikan beberapa hal krusial di Aceh salah satu terkait persoalan irigasi untuk menanggulangi banjir di Kota Subulussalam,” ujar Fadhlullah.
Dia mengapresiasi respons positif dari Kementerian PU, termasuk rencana penanganan banjir di Subulussalam.
Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya sungai-sungai di wilayah tersebut, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik, sehingga merendam permukiman dan memutus akses jalan nasional lintas Aceh-Sumut.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat membantu mempercepat perbaikan infrastruktur irigasi dan drainase di Subulussalam untuk mencegah banjir berulang,” kata Fadullah.***
