Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) menggelar unjuk rasa di Lobi Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Mereka menuntut pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis atau remunerasi yang hingga kini belum mereka terima.
Aksi tersebut juga sebagai bentuk protes atas belum cairnya dana yang menjadi hak para tenaga kesehatan. Dalam orasi yang disampaikan, para nakes menuntut kejelasan dan kepastian dari Pemerintah Aceh terkait pencairan kedua komponen pendapatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Direktur Utama (Dirut) RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Pembangunan Aceh, sejumlah kepala dinas, serta perwakilan dari Bappeda Aceh, langsung menemui para demonstran untuk berdialog terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Dek Fadh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan. Namun, ia menjelaskan bahwa terdapat kendala administratif yang harus dilalui sesuai ketentuan hukum.
“Dananya sudah standby, yang menjadi masalah adalah regulasi atau aturan. Aturan ini sudah keluar sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, harus memilih salah satu di antara keduanya, yaitu antara TPP atau remunisasi,” kata Dek Fadh di hadapan massa aksi.
Kendati demikian, Dek Fadh menekankan bahwa Pemerintah Aceh sepakat untuk memperjuangkan dan memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, selama seluruh proses tetap mengikuti prosedur sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sepakat dengan Bapak dan Ibu semua. Kami akan memberikan apa yang menjadi tuntutan Bapak dan Ibu hari ini, namun semuanya perlu prosedur. Akan kami usahakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” tegasnya.
Dek Fadh juga mengimbau para tenaga kesehatan untuk tetap bersabar dan menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pihak pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, peran nakes sangat vital dalam menjaga keberlangsungan layanan publik di sektor kesehatan.
Pemerintah, kata Dek Fadh, memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh hak tenaga kesehatan terpenuhi sesuai mekanisme yang berlaku.
