Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan utama arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan Mualem saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil,” ujar Mualem dalam sambutannya.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, para anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para kepala daerah dan DPRK se-Aceh, pimpinan SKPA, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta alim ulama.
Dalam forum tersebut, Mualem memaparkan visi pembangunan Aceh lima tahun ke depan, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam sembilan misi strategis bertajuk “Cap Sikureung”. Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, perluasan lapangan kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Mualem juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJM Aceh dan RPJMN 2025–2029, serta menyoroti tantangan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Pemerintah Aceh, menurutnya, bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai upaya mendorong perpanjangan dana otsus.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Mualem.
Selain persoalan otsus, Gubernur juga menyuarakan sejumlah usulan prioritas lainnya kepada pemerintah pusat, antara lain pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah terpencil, seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Menutup sambutannya, Mualem menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses perencanaan ini dan berharap Musrenbang menjadi titik awal kemajuan Aceh yang berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya mengingatkan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia juga menyoroti perlunya efisiensi belanja, karena sebagian besar kabupaten/kota di Aceh masih mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk belanja pegawai, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum mendapat porsi yang memadai.
Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh ke depan harus diubah fungsinya dari penopang menjadi akselerator pembangunan. Ia mendorong pemerintah daerah lebih fokus pada belanja produktif dan proyek terobosan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi riil.
Rachmad juga menekankan pentingnya percepatan eksploitasi blok migas Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun berbasis hilirisasi dan teknologi karbon (CCS), penguatan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, serta pengembangan pariwisata unggulan dan produktivitas sektor pertanian seperti kopi Gayo, padi, jagung, dan hortikultura sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan.
