Menjaga Ruang Digital Tetap Sehat: Penguatan Etika Informasi, Batas Hukum, dan Perlindungan Masyarakat

Jawa Tengah|BidikIndonesia.com – Penyalahgunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya untuk tindak kejahatan siber kian menjadi perhatian publik. Praktik pemerasan terhadap pelaku usaha melalui unggahan bernada tudingan, penggiringan opini, ancaman penyebaran lanjutan, hingga tawaran penghapusan konten (takedown) berimbalan uang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan iklim usaha. Selain itu, ruang digital juga rawan dimanfaatkan untuk penipuan daring, love scamming, intimidasi, serta penyebaran informasi menyesatkan yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024).

​Kebebasan berekspresi dan fungsi kontrol sosial tetap merupakan hak yang dilindungi, namun tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan pemerasan, manipulasi emosional, penipuan, maupun ancaman elektronik. Pencantuman kata “diduga” tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum pembuat maupun penyebar konten. Apabila didukung bukti yang kuat seperti percakapan, rekaman, bukti transfer, jejak akun palsu, atau ancaman elektronik aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan pelanggaran berdasarkan fakta, alat bukti, dan asas praduga tak bersalah. Pada saat yang sama, publik mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pengawasan ruang digital secara transparan dan proporsional tanpa menghambat kritik yang sah.

​Dalam konteks tata kelola informasi, terdapat perbedaan payung hukum dan mekanisme kerja antara wartawan atau jurnalis pers dan konten kreator media sosial. Wartawan pers bekerja di bawah perusahaan pers berbadan hukum yang tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dengan prinsip verifikasi, keberimbangan, hak jawab, hak tolak, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme pers dan Dewan Pers. Sebaliknya, kreator media sosial bekerja secara mandiri atau komersial tanpa otomatis berada di bawah payung hukum UU Pers; aktivitas digital mereka tunduk pada ketentuan hukum umum seperti UU ITE, KUHP, serta aturan platform, sehingga pelanggaran hukum dapat langsung diproses melalui jalur penegakan hukum dan pengawasan ruang digital/Komdigi.

​Perbedaan juga tampak pada dinamika akun organik dan akun buzzer. Akun organik tumbuh secara alami dari pengguna nyata dengan identitas, riwayat, dan interaksi yang autentik, sedangkan akun buzzer kerap digerakkan secara terkoordinasi atau berbayar untuk membesarkan isu, menggiring opini, dan mendorong trafik buatan.

​Masyarakat dan kreator konten diimbau terus mengedepankan etika digital, menyaring informasi sebelum membagikan ulang, tidak mudah terpancing narasi sepihak, serta melindungi data pribadi dan keuangan dari modus penipuan maupun love scamming. Bagi korban pemerasan atau kejahatan siber, penyimpanan bukti berupa tangkapan layar, tautan, riwayat percakapan, dan bukti transaksi menjadi langkah penting sebelum melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau kanal resmi terkait. Red Tim

Bacaan Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *