ACEH TIMUR, bidikindonesia.com, Aktivis Anti Korupsi Safwadi SH, mendesak PJ Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, S.SOS, M.SC, segera mengundurkan diri, jika tidak mampu mewujudkan transparansi dan menagih kewajiban dan tanggungjawab PT. Medco E & P Malaca, beserta sejumlah perusahaan lainnya di Aceh Timur.
Menurut Safwadi SH, PJ Bupati Aceh Timur seolah mengabaikan seruan masyarakat agar seluruh perusahan yang mengeruk hasil di Aceh Timur bisa ditertibkan dan memenuhi prinsip transparansi.
” Kami lihat PJ Bupati abaikan suara masyarakat, atau ia sangat lemah di hadapan korporasi yang bercokol di Aceh Timur ini, seolah ia memperlihatkan dirinya sama sekali tak berdaya di hadapan perusahaan – perusahaan pengeruk hasil alam Aceh Timur tersebut, padahal transparansi dan kewajiban perusahaan itu adalah hak masyarakat,” ujar Safwadi SH, Senin 23 September 2024.
Safwadi SH mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggalang kekuatan masyarakat untuk mendesak PJ Bupati Aceh Timur tersebut mundur segera, apa bila terus mengabaikan harapan masyarakat Aceh Timur.
” Jika ia tak mampu, jangan paksakan diri, lebih baik mundur saja, masak PJ Bupati takut sama perusahaan – perusahaan yang cari makan di daerah yang dipimpinnya, artinya dia tidak becus dan tidak berwibawa, tidak mampu mengatasi potensi kerugian daerah, contohnya saja soal dua BUMD perusahaan sawit milik Aceh Timur yang tidak jelas dibawa kemana hasilnya selama ini, ” ketus aktivis HAM Aceh Timur itu.
Safwadi juga mengungkapkan bahwa desakan agar PJ Bupati mundur dari jabatannya nantinya akan semakin deras dan ini akan menjadi preseden buruk di Aceh Timur, apabila sang PJ Bupati terus mempertahankan keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali bagi masyarakat dan daerah.
” Sudah cukup Aceh Timur ini dikelola berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok selama ini, jadi kami sebenarnya berharap PJ Bupati yang konon katanya orang pusat bisa membubarkan budaya kotor itu sekarang juga, wujudkan transparansi di segala bidang, dan cambuk semua perusahaan yang nakal itu,” tegas Safwadi SH.
Dia juga mendesak Kapolres dan Kajari Aceh Timur untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas dua BUMD berupa dua perusahaan sawit daerah milik Pemda Aceh Timur, yang diduga dikelola secara tidak profesional dan tidak menyetorkan PAD mulai sejak berdirinya.
” Sebelum kami aksi di depan kantor penegak hukum, kami meminta kepada bapak Kapolres dan Kajari untuk segera mengusut tuntas dua perusahaan tersebut, ungkap seterang – terangnya, kami inginkan transparansi seluruh perusahaan di Aceh Timur, dan kami inginkan semua perusahaan itu bisa benar – benar bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, ” tegas Safwadi SH.
Dia juga menyinggung sejumlah anggota DPRK Aceh Timur yang baru saja dilantik, namun tidak terdengar sama sekali suaranya, apalagi soal transparansi dan akuntabilitas sejumlah perusahaan papan atas di Aceh Timur.
” DPRK terpilih yang baru saja dilantik, jangan coba – coba ikut pola makan gaji buta, kalian harus kerja, membenahi carut -marut daerah kita ini, kami akan awasi kalian terus, jadi jangan coba – coba berlakukan cara kerja anggota dewan di periode sebelumnya, yang loyo di hadapan perusahaan – perusahaan pengeruk hasil alam Aceh Timur, “tutup Safwadi SH.
