Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Marlina Usman, memimpin rapat pembahasan program bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 11 Juni 2025.
Dalam rapat tersebut, Marlina menyuarakan keprihatinannya atas masih banyaknya masyarakat Aceh yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Perempuan yang akrab disapa Kak Ana itu mengungkapkan, beberapa waktu terakhir ia telah meninjau langsung kondisi rumah warga di sejumlah kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie.
Dari kunjungan tersebut, ia menyaksikan secara langsung betapa memprihatinkannya kondisi sebagian rumah warga yang reyot dan berlantai tanah.
“Salah satu rumah di Tanah Pasir, Aceh Utara, membuat saya meneteskan air mata. Malamnya saya tidak bisa tidur nyenyak, terus kepikiran rumah warga itu,” kata Marlina dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, meskipun pembangunan rumah layak huni tidak bisa dilakukan secara sekaligus, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap dengan sinergi dan kepedulian dari berbagai pihak. “Kalau kita saling bantu, sedikit demi sedikit tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Aceh,” ujarnya optimistis.
Rapat yang digelar tersebut turut dihadiri perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Badan Baitul Mal Aceh, serta Bank Aceh.
Masing-masing instansi menyatakan komitmen untuk terlibat aktif dalam program bantuan ini.
Kepala Dinas Perkim Aceh, T Aznal Zahri, menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Kak Ana.
Namun, ia menegaskan bahwa bantuan hanya dapat diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan, salah satunya adalah kepemilikan lahan yang sah.
“Karena kami tidak memiliki anggaran untuk pengadaan tanah,” kata Aznal.
Sementara itu, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, menyambut baik upaya kolaborasi lintas lembaga ini.
Ia juga mengusulkan agar ke depan program rumah layak huni dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Setelah rumah dibangun, kami berharap ada program ekonomi keluarga agar mereka bisa mandiri. Ini akan kita rancang bersama ke depannya,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Bank Aceh melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Bidang Logistik Bank Aceh, Aksa Daria Sagan, menyatakan kesiapan institusinya untuk terlibat dalam mendukung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Rapat tersebut menjadi langkah awal konkret untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan hunian di Aceh.
Marlina berharap, program ini dapat berjalan berkesinambungan hingga seluruh masyarakat Aceh memiliki tempat tinggal yang aman dan layak huni.***
