Mantan Anggota DPRA Tolak Sosok Non Kader Pimpin Golkar Aceh

Mantan Anggota DPRA Tolak Sosok Non Kader Pimpin Golkar Aceh

Aceh Tengah|BidikIndonesia.com – Politisi muda Partai Golkar, yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Aramiko Aritonang, menolak keras wacana pengangkatan pimpinan Partai Golkar Aceh dari luar kader partai.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam proses kaderisasi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

“Kader-kader Partai Golkar lainnya juga menyampaikan penolakan.

Saya mencium adanya gerak-gerik pihak eksternal yang berusaha merusak proses kaderisasi di internal Golkar Aceh,” ujar Aramiko, Jumat (24/4/2025).

Menurut Aramiko, bagi siapa pun yang berasal dari luar kader, jangankan menjabat sebagai ketua, menjadi bakal calon ketua pun tetap tidak bisa diterima.

Bacaan Lainnya

Anggota DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh itu menyampaikan, dalam sejarah kepemimpinan Golkar di Aceh, posisi ketua selalu dipegang oleh kader internal partai.

Ia mencontohkan tokoh-tokoh seperti T.M. Nurlif, H. Sulaiman Abda, dan Sayed Fuad Zakaria yang semuanya merupakan kader murni hasil proses pengkaderan.

“Jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh tidak pernah diisi oleh orang di luar partai. Akan menjadi kemunduran besar jika hal itu terjadi sekarang,” ucapnya.

Aramiko juga menilai masih banyak kader potensial di internal Golkar Aceh yang layak memimpin partai, mulai dari kalangan senior hingga generasi muda.

“Seperti Teuku Raja Keumangan (TRK), Bupati Nagan Raya; Andi Sinulingga; Jamaluddin; Khalid; dan banyak lagi kader tulen Golkar lainnya,” sebutnya.

Ia menegaskan, tidak mudah bagi orang baru untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan ideologi partai yang telah memiliki sejarah panjang di kancah politik nasional.

Aramiko juga meminta panitia Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Aceh 2025 untuk fokus menjalankan proses penjaringan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari DPP Partai Golkar, dan tidak membuka ruang bagi aturan yang berada di luar kewenangan tingkat provinsi.

“Golkar dikenal sebagai rumah kaderisasi kepemimpinan di Aceh.

Sangat ironis jika kemudian kita justru mengangkat pemimpin dari luar untuk memimpin partai sebesar ini,” kata Aramiko. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *