Labuhanbatu|BidikIndonesia.com – Halim Hasibuan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Waktu Indonesia Bergerak (LSM WIB) Kabupaten Labuhanbatu menyebutkan Portal Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat bahkan sangat berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat sebab faktor kepentingan masing-masing. Rabu (04/05/2025)
Kontroversi terhadap pemasangan portal di simpang HSJ desa Sei Tampang yang belakang viral di media sosial, berhasil menarik perhatian publik khususnya masyarakat yang melintasi jalan tersebut, tidak terkecuali dengan LSM WIB Labuhanbatu.
Berdasarkan berbagai cuitan dimedia dan mendengarkan keluhan hati masyarakat, sebagai sosial kontrol team investigasi DPD WIB Labuhanbatu yang dikomandoi langsung oleh Halim Hasibuan selaku Ketua DPD WIB Labuhanbatu.
Dimana dalam penelusuranya Halim dan teamnya menemukan banyak kejanggalan terhadap pemasangan portal tersebut.
“Kami mencoba menelusuri prihal pro dan kontra terkait pemasangan portal yang berdalil dengan penerepan Perda 07 Tahun 2024” Ujar Halim
“Dari hasil penelusuran, kami mencoba mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan, baik dari para pengepul sawit sebab komoditi utama penduduk setempat adalah kelapa awit, selain itu kita coba menghimpun informasi dari beberapa warga kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Panai Hulu, Panai Hilir dan bahkan kami menyempatkan diri untuk mengunjungi masyarakat yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana kami meyakini selain penduduk Labuhanbatu khususnya pemasangan portal berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian sampai ke Kabupaten tetangga”ucapnya
“Aneh tapi nyata, dari berbagai informasi yang berhasil kami himpun, ternyata gerakan pemortalan jalan di simpang HSJ yang mengatas namakan masyarakat berbanding terbalik dengan beberapa pernyataan masyarakat” Pungkasnya
“Dimana masyarakat yang kami kunjungi dari berbagai Kecamatan yang sudah saya jelaskan tadi, malah mengkhawatirkan dengan adanya portal tersebut akan berpengaruh terhadap kelancaran penjualan hasil pertanian mereka yaitu sawit, bahkan ironisnya mereka mengaku tidak pernah setuju terhadap pemasangan portal tersebut “tambahnya.
” Sedikit saya kutip dari pernyataan salah satu masyarakat, “Jokowi bangun jalan tol biar petani mudah menjual hasil pertaniannya, Labuhanbatu kok malah pasang portal, mikir… itu kepentingan politik bukan kepentingan kami” hal senada juga informasi yang kami dapat dari salah seorang pengepul buah sawit yang saya kutip “Jika portal dipasang, artinya kami tidak dapat menggunakan truk besar untuk mengangkut sawit, dan sudah bisa dipastikan ongkos angkutan sawit akan semakin besar, Yaaa… Sudah pasti kami akan melakukan pengurangan dari harga TBS ke masyarakat” kutip Halim
“Kami segenap pengurus DPD WIB Labuhanbatu, sembari menyusun studi tuntutan terhadap pemasangan portal tersebut, saya Halim Hasibuan sementara menyimpulkan agar kiranya DPRD dan Bupati Labuhanbatu bersikap arif dan bijaksana dalam hal mengambil keputusan terkait portal simpang HSJ demi kepentingan “hajat hidup orang banyak” harapnya
“Serta kami mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian resort Labuhanbatu beserta seluruh jajarannya, bahwa telah menjadi Lembaga penegak hukum yang presisi, hal ini kami ucapkan disebabkan, bahwa saat terjadinya insiden pembongkaran portal dilokasi, pihak kepolisian terlihat hadir untuk menjaga ketertiban masyarakat dan arus lalu lintas, serta disaat adanya salah satu oknum dari opd dinas perhubungan mencoba membuat laporan terkait pengerusakan asset milik daerah, Polres Labuhanbatu dengan sikap independen menyatakan laporan belum bisa diterima sebab harus adanya penguatan dokumen tambahan lainnya.
Kami meyakini polres Labuhanbatu memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, atau tidak bergantung pada orang lain.” Appresianya
“Untuk sementara, kami menilai pemasangan portal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Jangan sampai nanti akibat dari pemortalan ini ribuan masyarakat selaku petani sawit yang melintasi portal tersebut berdampak buruk terhadap kelancaran perekonomian masyarakat serta terjadinya konflik kepentingan masyarakat” Tutupnya
