Lokakarya Dan Advokasi Komitmen Percepatan Open Defecation Free (ODF) Menuju Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya Dan Simeulue Yang Lebih Sehat Dengan Praktik Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Banda Aceh I Bidik Indonesia.com.– Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh, UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau (Yahijau) Aceh telah melaksanakan lokakarya dan Advokasi Komitmen Percepatan Open Defecation Free (ODF) Menuju Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya Dan Simeulue yang lebih sehat Dengan Praktik Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024, bertempat Gedung Aula Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP Kemenkes, Direktur SUPD II Bina Pembangunan Daerah kemendagri, Bappeda Aceh, Dinas Perkim Aceh, Dinkes Aceh, Dinas DPMG Aceh, Baitul Mal Aceh, BPPW Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Direktur Yahijau, UNICEF Perwakilan Aceh, Provincial Facilitator Implementation (PFI) Wilayah Aceh, Koordinasi STBM Provinsi Aceh dan diikuti oleh 117 peserta Dinas Kabupaten/Kota terkait (Administrasi Pembangunan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, DPMG/Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat, Baitul Mal, para Camat dan Kepala Puskesmas terkait), dan 2 Mitra Pembangunan Sanitasi (UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau).
Kegiatan ini bertujuan mendorong Kabupaten/Kota dapat memahami terkait Praktik Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), mendorong Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Simeulue untuk lebih aktif melakukan pendekatan melalui sosialisasi dan forum dialog yang disampaikan Kepala Daerah masing-masing dalam upaya percepatan SBS.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Ir. T.Robby Irza, S.SiT, MT selaku yang mewakili Pj. Gubernur Aceh menyampaikan Pemerintah Aceh bersama dengan UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau telah melaksanakan beberapa pertemuan lanjutan untuk terus menggerakkan upaya percepatan Aceh menuju SBS. Pertemuan ini merekomendasikan kebutuhan fasilitasi forum dialog dengan Kabupaten lainnya yang belum mencapai SBS. pelaksanaan forum dialog mengusung pendekatan cluster untuk efisiensi anggaran dan efektivitas hasil dimana, pengalaman di tahun 2023 menunjukkan fasilitasi berkelompok lebih efektif karena dapat memicu kompetisi positif antar kabupaten dengan adanya ‘peer support’ dan ‘peer pressure’.
Berdasarkan data E-Monev STBM Kemenkes triwulan II 2023, Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota dengan jumlah 6.507 Desa/Kelurahan telah mencapai 30% Desa SBS. Namun demikian, menurut data BPS Nasional Tahun 2022, dari sisi akses tercatat 80.34% rumah tangga di Aceh sudah memiliki akses ke jamban layak sendiri dan hanya 13.04% rumah tangga yang masih melakukan praktek BABS. hal ini mengindikasikan adanya Daerah atau Desa yang berada di posisi last mile untuk mencapai status SBS, yang dapat menjadi peluang untuk percepatan pencapaian sbs apabila dilihat dari pedoman indikator yang dikeluarkan Kemenkes di tahun 2023. pencapaian SBS di Provinsi ini menjadi prioritas nasional dengan upaya percepatan SBS untuk 18 Kabupaten/Kota yang belum mencapai 100% SBS, lanjut Robby.
Robby berharap dengan terlaksananya Lokakarya ini menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi yang menjadi tugas dan fungsi semua stakeholder terkait, diperlukan kolaborasi antar SKPD terkait, masyarakat dan lembaga serta CSR dalam upaya penuntasan SBS di Kabupaten/Kota yang belum mencapai 100%.
Dalam hal ini, Kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya diharapkan dapat menuntaskan SBS 100% pada Bulan Oktober 2024, Kabupaten Pidie, Aceh Jaya dan Simeulueagar dapat menuntaskan SBS 100% pada Bulan Desember sesuai komitmen yang telah disepakati. Pemerintah Aceh juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Pembangunan Sanitasi yaitu YAHIJAU dan UNICEF ACEH atas kerjasamanya
