Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai peran generasi muda dalam proses pembangunan di Aceh masih sangat minim dan kerap hanya dijadikan pelengkap formalitas dalam berbagai agenda pemerintah.
Menurutnya, anak muda seringkali hanya diundang untuk hadir, namun tidak diberikan ruang substantif untuk menyampaikan gagasan dan persoalan yang mereka alami.
“Anak muda jangan hanya diposisikan sebagai kelompok termarjinal atau sekadar pelengkap daftar hadir. Mereka seharusnya diberi ruang untuk menyuarakan isu penting dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah),” kata Khairil dalam diskusi publik bertajuk Peran Orang Muda dalam Mewujudkan Pembangunan Aceh yang Inklusif, Berkeadilan, Keberagaman, Gender, dan Ekologi di Banda Aceh.
Khairil juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang terlalu sempit dalam mendefinisikan siapa yang disebut anak muda. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya mengakomodasi organisasi formal seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), padahal banyak pemuda aktif yang berada di luar struktur tersebut.
“Banyak anak muda yang tidak terlibat di organisasi formal, tapi mereka aktif di komunitas, gerakan sosial, atau advokasi isu tertentu. Mereka juga harus diakui sebagai aktor penting pembangunan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa pemuda seharusnya menjadi pengawal kebijakan strategis, terutama terhadap isu-isu krusial seperti kekerasan terhadap anak, lingkungan, dan keberagaman. Namun, Khairil menyebut respons pemuda terhadap isu-isu ini masih sangat rendah.
“Isu pemerkosaan anak misalnya, nyaris tak ada suara pemuda yang lantang menyoroti ini, kecuali mereka yang didampingi oleh LSM. Banyak komunitas pemuda hari ini justru hanya berkutat pada kegiatan seremonial,” kata dia.
Khairil berharap ke depan anak muda lebih aktif dalam diskusi-diskusi kritis, membentuk perspektif dan kesadaran sosial, serta mengambil peran nyata dalam mengawal kebijakan publik.
“Sudah saatnya anak muda menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penggembira dalam proses pembangunan,” demikian Khairil.***
