Banda Aceh| BidikIndonesia – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh menggelar rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang dihadiri oleh semua pimpinan Unit Eselon Satu di lingkungan Kemenkeu-Satu di Aceh yaitu Safuadi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh sekaligus Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Izharul Haq selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Paryan selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Nofiansyah selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Rapat ALCo Regional merupakan kegiatan rutin untuk mendiskusikan bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dalam siaran pers yang diterima RRI dari Kanwil DJP Aceh Jumat (27/12/2024) disebutkan ALCo Regional Aceh melaporkan kinerja Realisasi APBN Regional Aceh s.d. 30 November 2024 mencatat total pendapatan Rp6,54 triliun (93,75%) dan total belanja Rp45,99 triliun (89,48%).
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp5,06 triliun atau telah terealisasi 82,43% dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp362,48 miliar atau telah terealisasi sebesar 190,93% dari Target APBN Regional Aceh Tahun 2024. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar Rp1,13 triliun atau 173,42% dari target sebagai akibat meningkatnya Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). PNBP dari optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara turut berkontribusi sebesar Rp 9,73 Miliar. Selain itu, pelaksanaan Lelang turut bekontribusi pada PNBP sebesar Rp 2,76 M.
Dari sisi belanja, belanja negara per 30 November 2024 mencapai Rp45,99 triliun, mengalami ekspansi 8,43% secara yoy. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp16,1 triliun, meningkat Rp1,45 triliun dari bulan sebelumnya 14,65 triliun, atau sudah mencapai 82,59% dari target. Sementara itu, realisasi TKD sebesar Rp29,88 triliun atau 90,83% dari target.
Untuk realisasi belanja APBD (konsolidasi) s.d. 30 November 2024 sebesar Rp31,46 triliun (77,32%), meningkat 10,86% dari bulan sebelumnya 66,46% yang masih didominasi oleh belanja operasi senilai Rp22,05 triliun, berkontribusi 70,10% terhadap jumlah belanja daerah. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sebesar Rp31,85 triliun (80,71%). Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai Rp26,70 triliun atau sebesar 83,83% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.
Pada bulan November 2024, Aceh mengalami inflasi yoy sebesar 1,55%–masih berada dalam sasaran inflasi, dan inflasi mtm sebesar 0,37%. Penyumbang utama Inflasi November 2024 secara mtm adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,35 persen. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah tomat, bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, dan ikan kembung. Penyumbang utama inflasi November 2024 secara yoy adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,49 persen. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, tomat, minyak goreng, dan daging ayam ras.
Untuk Analisis tematik pada bulan ini adalah mengenai Kebijakan Anggaran Ketahanan Pangan di Aceh. Kami melihat data anggaran APBN Regional Aceh dan Transfer ke Daerah ter-tagging Ketahanan Pangan. Anggaran APBN regional Aceh tertagging Ketahanan Pangan 2024 dilaksanakan oleh 16 satuan kerja di 4 Kementerian/Lembaga dengan total anggaran Rp2,3 triliun dan telah terealisasi Rp1,53 triliun per November atau sebesar 66,41%.
Anggaran Transfer ke Daerah terkait Ketahanan Pangan di Aceh terdiri dari beberapa subbidang yakni Irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewan), Jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewan) Kehutanan-tematik pengembangan Food Estate, Kelautan dan Perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewan), dan Pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewan).
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.[RRI]
