Aceh Besar|BidikIndonesia.com – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah memastikan beras yang diproduksi dan disalurkan oleh CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, terbebas dari praktik oplosan. Kepastian itu disampaikan Marzuki usai melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Selasa, 7 Oktober 2025.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Marzuki usai peninjauan.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi pengelola kilang padi setempat. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat mendapatkan bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan memenuhi standar mutu nasional.
Menurut Marzuki, pengecekan ke kilang padi merupakan bagian dari komitmen Polri mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan daerah.
Lebih lanjut, ia menilai penguatan sektor pertanian dan pangan lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” kata Abituren Akabri 1991 tersebut.
Marzuki juga mengapresiasi pengelola CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasok. Ia berharap praktik serupa dapat diterapkan oleh pelaku usaha pangan lainnya di Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.
Selain itu, Marzuki mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli beras di pasaran dan memastikan sumber pembelian berasal dari pihak yang terpercaya. Ia menegaskan bahwa jajaran Polri akan terus mengawasi peredaran bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, guna mencegah kecurangan yang merugikan masyarakat.
“Sinergi semua pihak, mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
