Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, mengatakan pengadaan seragam batik, sepatu hingga alat tulis dari pihak sekolah kerap membebani warga miskin. Hal itu terjadi setiap tahun ketika memasuki masa penerimaan siswa-siswi baru, baik di tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Selain baju juga sepatu dan bahkan alat tulis pada sekolah-sekolah tertentu. Hal ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah karena jangan sampai wajib sekolah 9 tahun tidak mampu diwujudkan karena nafsu rente pengelola sekolah,” kata Nasrul Zaman.
Nasrul Zaman memaparkan akumulasi biaya seragam dan sepatu bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi warga miskin, ini sangat memberatkan. Bahkan, ada yang makan sehari-hari saja sudah kesulitan.
“Kita berharap untuk siswa tidak perlu pakai baju batik karena inilah cara mereka memaksa orang tua siswa membuat seragam pada penjahit dan toko yang telah ditentukan,” ucapnya.
Menurutnya, semangat wajib belajar sembilan tahun yang digaungkan pemerintah bisa gagal terwujud jika praktik seperti ini terus dibiarkan. Ia berharap Dinas Pendidikan Aceh untuk bertindak tegas melarang penggunaan seragam batik yang tidak esensial bagi proses belajar mengajar.
“Kita minta dinas pendidikan untuk tegas melarang adanya seragam-seragam batik yang hanya memberatkan dan tidak berhubungan dengan kualitas pendidikan Aceh secara keseluruhan,” ucapnya.***
