Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Koordinator Forum Ketua Koperasi Desa Merah Putih se-Banda Aceh, Zulkarnain, mendorong Pemerintah Aceh untuk memberikan perhatian serius terhadap penguatan koperasi desa melalui kebijakan yang lebih berpihak. Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah penerbitan qanun khusus guna mengatur dan mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat gampong.
“Pemerintah Aceh perlu menginisiasi qanun yang mewajibkan gampong mengalokasikan anggaran sebagai modal awal bagi koperasi desa. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pinjaman dapat dikurangi dan kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput dapat dibangun,” kata Zulkarnain di Banda Aceh.
Pihaknya juga mendorong pembentukan skema pembiayaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga 6 persen guna mendukung operasional koperasi di tahap awal. Menurut Zulkarnain, salah satu persoalan mendasar koperasi desa adalah minimnya kompetensi pengurus dalam menentukan model usaha yang relevan di masing-masing wilayah. Karena itu, dukungan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan.
“Bukan sekadar pelatihan singkat, tapi inkubasi bisnis jangka panjang yang melibatkan lembaga seperti Universitas Serambi Mekkah sebagai mitra untuk membangun kapasitas pengelolaan koperasi secara profesional,” ujarnya.
Selain itu, Zulkarnain menilai Aceh juga perlu merancang pembentukan platform virtual bersama yang akan berfungsi sebagai kantor virtual koperasi sekaligus marketplace digital. Platform ini diharapkan menjadi pusat kolaborasi dan pemasaran produk koperasi se-Banda Aceh agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Zulkarnain berharap aspirasi dan rekomendasi forum ini diharapkan dapat diterima Pemerintah Aceh, khususnya Wakil Gubernur Aceh dan jajaran terkait. “Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pendampingan berkesinambungan, koperasi desa dapat tumbuh menjadi pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.***
