ACEH TIMUR. bidikindonesia.com, Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak PJ Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, S.SOS, M.SC, segera menjelaskan dan mengungkap secara tuntas soal hasil PT Medco E&P Malaka di Aceh Timur, dan manfaatnya bagi daerah dari sejak perusahaan migas raksasa itu berdiri di kabupaten tersebut hingga ke saat ini.
Ronny juga mendesak PJ Bupati bersikap tegas dan memperjelas keberadaan serta manfaat sejumlah perusahaan di Aceh Timur, termasuk sejumlah BUMD yang diduga menyimpan masalah besar di dalamnya.
” Kami mendesak PJ Bupati fokus mengungkap serta membenahi itu semua, apa manfaat keberadaan semua perusahaan itu selama ini, terutama hasil PT Medco yang sejak berdirinya hingga kini belum pernah diungkap secara transparan, mumpung PJ Bupati ini bagus katanya, maka coba dibuktikan,” kata Ronny, Selasa 13 Agustus 2024.
Dia mengungkap bahwa pihaknya merasa perlu untuk secara terus -menerus mendesak pihak pemerintah dan penegak hukum mengambil sikap tegas terkait persoalan sejumlah korporasi tersebut, agar manfaatnya bisa lebih maksimal dirasakan masyarakat.
” Kami ingin setiap rupiah hasil alam yang dikeruk dari bumi Aceh, khususnya Aceh Timur ini bisa benar – benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan masyarakat yang suka hatinya pihak perusahaan saja, dan kami ingin hasil alam itu diungkap secara jelas sehingga masyarakat tahu, karena selama ini semua itu terkesan ditutup -tutupi,” ungkap aktivis HAM Aceh itu.
Dia juga mengaku sangat kecewa mendengar informasi bahwa dari perusahaan gas itu Aceh Timur hanya mendapatkan hasil yang sangat kecil dari bagi hasil setiap tahunnya, sementara produksi dikabarkan terus meningkat. Anehnya lagi para petinggi terutama dewan di Aceh Timur terus bungkam.
” Beberapa waktu lalu kami dikejutkan dengan informasi dari pihak pemerintah, bahwa Aceh Timur hanya dapat satu koma sekian miliar dari dana bagi hasil perusahaan migas tersebut, ini sangat tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan, jadi dari itulah kami menuntut transparansi, karena beberapa rekan kami pernah berusaha bertanya tapi tidak ada jawaban pasti dari perusahaan, bahkan terkesan dilecehkan oleh pihak humas dengan tidak ada balasan atau tidak ditanggapi WA,” ungkap putera Ii Rayeuk itu.
Bahkan menurut informasi dari pihak terkait di pemerintahan, diduga perusahaan tersebut tidak membayar pajak restoran selama beberapa tahun terakhir. Namun ketika hendak dikonfirmasi awak media, pihak humas tidak menjawab.
” Itu kan perusahaan kelas internasional, tapi koq ugal -ugalan begitu manajemennya? Kami minta juga Satpol PP dan penegak hukum lainnya bersikap tegas, turun tangan soal setiap dugaan kerugian negara atau pun daerah, juga tegas pada seluruh perusahaan yang membandel di Aceh Timur, bila perlu suruh angkat kaki saja jika tidak taat aturan,” ketus Ketua Forum Persatuan Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Ronny juga mendesak PJ Bupati bersikap tegas pada seluruh perusahaan yang membandel di Aceh Timur, bahkan tidak membayar pajak, zakat, infaq dan kewajiban lainnya seperti pajak penggunaan air tanah dan lainnya.
” Atas nama perusahaan yang punya kewajiban finansial tertentu , terutama CSR dan lainnya ini PJ Bupati wajib tindak tegas, kami siap mendukung dan mengawal, atau nanti pak PJ bupatinya yang kami demo terus menerus untuk berhenti saja jika tidak mampu,” tegas Ronny.
Dia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir ini, pihaknya sedang mempersiapkan konsolidasi aksi untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Aceh Timur, DPRK dan Kejaksaan, agar persoalan tersebut dan sejumlah persoalan perusahaan termasuk pengelolaan BUMD secara siluman dapat dibenahi segera secara tuntas.
” Kami sedang mempersiapkan aksi khusus untuk semua persoalan itu, karena kami butuh massa khusus, bukan seperti aksi biasa, karena ini aksi yang dipersiapkan untuk menghadapi kenakalan korporasi raksasa di daerah ini, ketika kami sudah benar – benar siap, maka kami akan bergerak,” pungkas alumni universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
