Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menegaskan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2027. Hal itu disampaikannya usai menerima R-APBK 2027 dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sidang paripurna di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026).
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar politisi PKS tersebut.
Penyerahan R-APBK dilakukan langsung oleh Wali Kota Illiza kepada Ketua DPRK Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II Dr Musryadi Aswad. Rancangan anggaran itu selanjutnya akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Irwansyah merinci sejumlah infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan, mulai dari perbaikan jalan di kawasan kota hingga pemukiman, pemeliharaan dan pembangunan drainase, fasilitas jalur pejalan kaki, hingga pengelolaan sampah.
Selain itu, penyediaan lapangan kerja juga menjadi perhatian, salah satunya melalui pengasahan keterampilan lewat Banda Aceh Academy yang akan diluncurkan tahun depan, serta penyaluran beasiswa bagi warga kurang mampu.
Ia menyatakan DPRK akan mengulang penganggaran dan pengawasan ketat seperti pada APBK 2026, termasuk mengawal visi-misi wali kota hingga RPJM agar program tepat sasaran. DPRK juga mengapresiasi upaya Pemko Banda Aceh dalam peningkatan kualitas ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota.
Dia mengingatkan, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. “Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” tegasnya.
Pemko Banda Aceh mengajukan R-APBK 2027 sebesar Rp1,366 triliun, dengan rincian belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan Rp450 miliar, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp192 miliar.[]
