Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa sektor pendidikan di ibu kota provinsi Aceh menjadi prioritas untuk terus dibenahi, mengingat masih banyak kekurangan baik dari sisi sarana-prasarana serta tenaga pendidik (guru).
“Kita akui, di sektor pendidikan kita para guru masih kurang, sarana dan prasarana masih kurang. Ini terus kita benahi,” kata Wali Kota Banda Aceh, IIliza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan IIliza Sa’aduddin Djamal dalam kegiatan Suara Warga “mendengar suara, membangun kota dengan kolaborasi warga” di Aula Pendopo Wali Kota, di Banda Aceh.
IIliza mengakui bahwa masih terdapat banyak keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik di Banda Aceh, khususnya dalam mendukung pendidikan inklusif di seluruh satuannya.
Sebagai informasi, berdasarkan data data pokok pendidikan (Dapodik) 2025/2026, jumlah guru yang berada di bawah kewenangan Pemko Banda Aceh sebanyak 2.860 orang, terbagi dari TK 627 orang, SD 1.403 dan SMP 830 guru.
Dirinya menegaskan, pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah konkret untuk perbaikan dan peningkatan sarana prasarana di berbagai sekolah, serta memperkuat kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan, khususnya dalam mendukung pembelajaran inklusif dan adaptif.
“Kami juga telah membentuk unit layanan disabilitas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, yang didukung dengan upaya penyesuaian layanan dan pendekatan pembelajaran di sekolah,” katanya.
Di sisi lain, tambah IIliza, pihaknya juga terus melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem zonasi guna memastikan pemerataan akses pendidikan lebih adil, serta memperhatikan kesejahteraan guru. Khususnya guru honorer, sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pembelajaran.
Tak hanya itu, Pemko Banda Aceh juga terus mendorong penguatan program sekolah ramah anak sebagai upaya preventif dalam menangani perundungan, melalui keterlibatan aktif sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar.
Sehingga, akses pendidikan di Banda Aceh semakin terbuka dan lingkungan belajar menjadi lebih kondusif.
“Intinya, kami menyadari bahwa ke depan masih diperlukan penguatan, terutama dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan dan penyediaan guru pendamping khusus di setiap sekolah,” demikian IIliza Sa’aduddin Djamal.
