Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan bahwa pemerintahannya menjadikan inovasi digital sebagai salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di ibu kota provinsi Aceh itu, salah satunya lewat command center (pusat komando).
“Salah satu inovasi digital utama adalah command center. Ini tidak hanya berfungsi untuk menampilkan CCTV, tetapi menjadi pusat kendali pelayanan publik berbasis teknologi,” kata Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Illiza saat memaparkan inovasi dan strategi pelayanan informasi publik di hadapan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam kegiatan evaluasi badan publik 2025 di Kantor KIA, di Banda Aceh.
Illiza menjelaskan, command center tersebut nantinya bakal menyajikan informasi kondisi terkini Kota Banda Aceh, termasuk tindak lanjut pengaduan warga dan pemantauan berbagai layanan publik.
“Ke depan, kami berencana bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kepolisian, PLN, dan Basarnas, untuk mendukung layanan pengaduan terpusat di command center,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan layanan command center itu, lanjut dia, Pemko Banda Aceh juga telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Kolaborasi dengan DKI Jakarta difokuskan pada adopsi aplikasi JAKI, sedangkan dengan Sumedang pada aplikasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan jalan.
Selain itu, Illiza juga memaparkan inovasi mall pelayanan publik digital (MPPD), yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi serta mengurus seluruh proses perizinan secara digital.
“Alhamdulillah, Banda Aceh menjadi salah satu dari sembilan kota di Indonesia yang meraih kategori penyelenggara mall pelayanan publik Prima berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB Tahun 2024,” katanya.
Tak hanya itu, tambah dia, Pemko Banda Aceh juga telah menerapkan Tapping Box dari berbagai sektor usaha. Teknologi ini memungkinkan pemerintah memantau transaksi pajak daerah secara real time.
“Sehingga, pengawasan menjadi lebih transparan dan akurat, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam memantau usahanya dari jarak jauh,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Illiza menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar berbagi data, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Pelayanan publik, menurutnya, lahir berdasarkan kolaborasi, yaitu dari pemerintah yang transparan, masyarakat partisipatif, dan media objektif. Untuk itu, Pemko Banda Aceh terus merawat kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata dan komunikasi meneduhkan.
“Insya Allah, dengan inovasi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang tulus, Banda Aceh akan terus menjadi kota yang bukan hanya informatif, tapi juga inspiratif, kota yang melayani dengan hati dan tumbuh bersama warganya,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.
