Aceh Besar|BidikIndonesia.com – Bupati Aceh Besar, Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram, menegaskan bahwa wacana pemekaran daerah otonom baru dari Aceh Besar harus tetap menjaga identitas sejarah dan budaya Aceh Lhe Sagoe.
Menurutnya, pemekaran bukan sekadar membagi wilayah, melainkan upaya mendekatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Karena itu, setiap tahapan pemekaran harus dirancang dengan matang melalui kajian akademis, administrasi, serta dukungan regulasi.
“Tujuan pemekaran adalah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Tetapi jangan sampai identitas Aceh Lhe Sagoe hilang. Nama calon kabupaten baru perlu dirumuskan dengan baik, memiliki ciri khas, tanpa mengaburkan kebesaran kabupaten induk,” kata Syech Muharram.
Ia menyarankan agar istilah “Aceh Rayeuk” tidak digunakan, karena berpotensi mengaburkan identitas historis. Sebagai alternatif, ia mengusulkan nama Kabupaten Darussalam, yang dinilainya lebih sesuai karena menjadi ikon pendidikan Aceh dan memiliki makna negeri damai. Alternatif lain yang disebutkan yakni Aceh Lamuri, Aceh Banda Jaya, dan Aceh Madani.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemekaran Aceh Rayeuk, Syarbini, menyebut aspirasi pemekaran lahir dari masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau. Ia berharap Pemkab Aceh Besar mendukung perjuangan tersebut.
Sebagaimana diketahui, wacana pemekaran Aceh Rayeuk telah lama bergulir, terutama di sejumlah kecamatan seperti Ingin Jaya, Blang Bintang, Kuta Baro, Krueng Barona Jaya, Darussalam, Baitussalam, dan Mesjid Raya. Aspirasi tersebut lahir dari keinginan mempercepat pembangunan serta memperkuat identitas lokal.
